Jakarta, Gatra.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengajak jajarannya di Kemeterian PUPR untuk menjaga amanah dan kredibilitas dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Basuki yang kembali dipercaya mendapuk Menteri PUPR oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10), mengajak seluruh pegawai Kementerian PUPR untuk menjaga amanah yang diberikan rakyat dalam membangun negeri.

Menurutnya, salah satu implementasi menjaga amanah yang telah diberikan adalah bekerja lebih baik dari periode pemerintahan sebelumnya. Kepercayaan yang diberikan Jokowi merupakan buah kerja sama seluruh elemen di Kementerian PUPR.

"Kita bersyukur masih diberikan kepercayaan oleh Presiden karena team work yang solid dari Kementerian PUPR," kata Basuki saat menyampaikan pesan kepada Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menegaskan kembali bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan agar dihubungkan dengan kawasan-kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, dan kawasan industri sehingga akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Basuki, untuk mewujudkan hal tersebut, ?pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Saya minta Dirjen Bina Marga untuk menghubungkan jalan tol yang dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sampai exit dilanjutkan menuju kawasan strategis seperti pelabuhan, industri atau wisata dengan menggunakan APBN," ujarnya.

Menteri Basuki juga menyampaikan pesan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, bahwa tugas kementerian hanya membelanjakan APBN, namun harus dilakukan dengan benar.

"Tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa memberi dampak terhadap kinerja perekonomian," katanya.

Selain itu, lanjut Basuki, kini tugas tersebut bukan hanya membangun infrastruktur dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, namun juga memberikan layanan untuk kemudahan investasi bagi swasta dan badan usaha.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan beberapa tugas Kementerian PUPR yang harus dilaksanakan hingga akhir tahun 2019. Pertama, menyelesaikan Sayembara Gagasan Desain Ibu Kota Negara (IKN) sampai akhir Desember 2019. Kedua, pada Sabtu (26/10), akan dilaksanakan kunjungan kerja bersama Presiden Jokowi ke Provinsi Papua, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

Ketiga, Kementerian PUPR akan mempersiapkan workshop terkait mekanisme lelang untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur sebagai persiapan pelaksanaan tahun anggaran 2020.

"Kita harus hati-hati membelanjakan uang negara. Mari kita berdoa bersama agar dapat menjalani periode kedua ini dengan selamat dan tetap dipercaya kredibilitas Kementerian PUPR," kata Basuki.