Pekanbaru, Gatra.com - Sejumlah politisi Partai Keadilan Sejaterah (PKS) di DPRD Riau mulai terlibat dalam rangkaian kerja wakil rakyat. Hal yang sama juga dilakukan oleh legislator dari PAN maupun Gerindra.

Keterlibatan itu kata Ketua Fraksi PKS, Makarius Anwar, lantaran pihaknya sudah tidak lagi mempersoalkan mekanisme pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sempat membikin tiga partai ini absen di kegiatan DPRD Riau.

"Ada kepentingan yang lebih besar yang saat ini dihadapi DPRD Riau. Salah satunya pengesahan APBD 2020. Itu sebabnya kita tidak ingin lagi carut marut itu terjadi, kita legowo," katanya kepada Gatra.com, Kamis (24/10).

Politisi asal Pelalawan ini mengatakan, meski ketiga fraksi sudah menyerahkan nama-nama untuk duduk di AKD yang sudah terbentuk, pihaknya tetap membikin kesepakatan bersama.

"Kita memutuskan masuk ke AKD, tapi tidak mengambil jabatan. Itu kesepakatan bersama antara Fraksi PKS, PAN dan Gerindra," terangnya.

Adapun alasan tidak mengambil jabatan kata Makarius, sudah selaras dengan arahan partai. "Partai menilai upaya memperjuangkan aspirasi rakyat tidak mesti melalui kursi pimpinan AKD," katanya.

Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan, mengakui kalau persoalan yang mendera DPRD Riau sudah tuntas setelah tiga fraksi tadi mau bergabung dalam komisi yang ada di DPRD Riau.

Politisi Partai Golkar itu pun mengatakan bahwa bergabungnya tiga fraksi itu tidak akan merubah struktur komisi yang sudah di paripurnakan pada Kamis (10/10).

Sebelumnya, Fraksi PKS, PAN dan Gerindra, menolak formasi AKD DPRD Riau. Pemicunya adalah tidak terakomodirnya usulan tiga fraksi itu dalam lobi-lobi politik pembentukan AKD.

Ketiga fraksi ini diketahui mengusulkan penggunaan skema proporsional terbuka dalam pembentukan AKD. Artinya, jatah kursi AKD ditentukan sesuai capaian pada Pemilu April 2019 lalu.