Jakarta, Gatra.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan pemberdayaan perempuan akan menjadi salah satu prioritas Kementerian PPPA untuk lima tahun mendatang. Sebab, ujarnya, pemberdayaan perempuan menjadi penekanan Presiden RI Joko Widodo.

"Itu menjadi prioritas dan yang kami kerjakan adalah sesuai dengan penekanan Presiden sebab tidak ada visi-misi kementerian karena adanya visi-misi dari Presiden dan Wakil Presiden. Jadinya kegiatan kita pasti akan merujuk ke sana sesuai dengan apa yang menjadi tugas di kementerian masing-masing," katanya usai ditemui dalam acara Pisah Sambut di Kementerian PPPA, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Untuk pemberdayaan perempuan di dunia wirausaha, katanya tergantung dari kondisi di setiap daerah. Dari kondisi tersebut, maka pihaknya akan menyesuaikan dan mengembangkan potensi yang ada untuk memberdayakan perempuan di dunia wirausaha.

Lalu terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, ia mengatakan bahwa akan masuk dalam program prioritas. Lanjutnya, akan dibicarakan bersama dengan seluruh jajaran Kementerian PPPA.

"Akan kami kaji lebih lanjut mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan dibicarakan bersama dengan jajaran. Tetapi semoga bisa diselesaikan karena sekarang juga Ketua DPR adalah seorang perempuan," ujarnya.

Sementara untuk hal yang akan dikerjakan untuk 100 hari, ia menyatakan tidak perlu dilakukan. Sebab, tambahnya, hal terpenting adalah kerja secara cepat dan cermat sesuai dengan tanggung jawab dan tugas di masing-masing kementerian dan arahan dari Presiden RI Joko Widodo.