Jakarta, Gatra.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2019-2024, Agung Firman Sampurna mengatakan, hingga saat ini, revaluasi aset negara masih belum dilakukan secara benar dan tepat. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan pada aset negara yang dikelola pemerintah.

"Sampai saat ini, sebenarnya keberadaan aset negara yang dikelola pemerintah ini masih menimbulkan banyak masalah karena revaluasinya juga belum tepat," kata dia saat ditemui usai pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BPK RI di gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).

Ia menuturkan, pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap kementerian dan lembaga untuk tahun 2018 tidak didasarkan pada hasil revaluasi aset. Begitu pun dengan penilaian BPK atas keuangan dan aset negara yang terakhir dilakukan.

"Jika dipaksakan menggunakan revaluasi aset yang dilakukan pemerintah, opini tidak seperti sekarang," imbuh Agung.

Meski begitu, revaluasi aset yang telah dilakukan sebelumnya sebenarnya juga telah melalui pemeriksaan BPK terlebih dulu. Selain itu, kepemilikan dan peruntukkan aset juga telah ditinjau secara detail.

Namun nyatanya, masih tetap terjadi banyak masalah. Mulai dari kepemilikan dan peruntukkan aset, hingga metode revaluasi. Menurutnya, bagi BPK, persoalan tersebut merupakan masalah yang sangat berat.

"Jadi jelas, laporan keuangan pemerintah dan tata kelola keuangan masih banyak masalah. Revaluasi aset itu bukan satu-satunya masalah," ungkap Agung.

Oleh karenanya, Agung mengingatkan kepada kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk segera mengevaluasi dan merapikan tata kelola aset mereka.