Jakarta, Gatra.com - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo dan bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dalam kunjungan pertama ke kantor Kementerian Pertanian sebagai menteri, ia menuturkan akan melakukan pemetaan data pertanian dalam waktu 100 hari.

“Jadi selama 1-3 bulan ke depan, saya akan menyelesaikan dahulu masalah pendataan. Dengan adanya data yang jelas, dapat diketahui gambaran pertanian di setiap daerah. Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yang harus disepakati oleh semuanya. Kementerian lain tidak boleh punya data pertanian," jelas Menteri Limpo dalam pernyataan tertulis pada Rabu (23/10).

Menanggapi ucapan Menteri Pertanian, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah berpendapat, target tersebut tampaknya sulit tercapai. Meski demikian, ada banyak hal yang bisa dilakukan Limpo dalam waktu 100 hari.

"Kalau 100 hari, minimal ada pembentukan pokja [kelompok kerja] pembenahan data pangan lintaskementerian," tuturnya kepada Gatra.com, Kamis (24/10).

Rusli mengatakan, data pangan menjadi salah satu permasalahan yang menjadi tugas Kementerian Pertanian.

Menurutnya, metodologi data pangan yang mendesak diperbaiki yakni jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan cabai. "Kalau tidak diperbaiki sama saja bohong," ujarnya.

Rusli berpendapat, perlu ada perubahan metodologi dalam mengestimasi data pangan. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan perhitungan produksi beras menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

"Setelah 100 hari dari target, baru terealisasi satu tahun. [Ini merupakan] estimasi ulang yang lebih valid untuk mengukur data pangan Indonesia seperti jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan cabai," pungkasnya.