Jakarta, Gatra.com - Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian resmi menjadi Menteri Dalam Negeri setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo serta melakukan serah terima jabatan (sertijab). Sementara itu, Jokowi meminta Mendagri untuk melakukan sistem integrasi antara data kependudukan dengan investasi. 

Terkait hal itu, Tito mengaku akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu untuk memulai menjalankan perintah Jokowi tersebut. Setelah itu, ia juga akan melakukan konsolidasi dengan beberapa pihak untuk mulai menjalankan beberapa programnya. 

"Ya saya paham apa yang dimaksud dengan beliau, saya tentu harus melakukan koordinasi internal dulu. Besok kan ada paparan dari eselon satu. Nah, dijelaskan setelah itu, saya akan melakukan koordinasi dengan ketua BKPM Pak Bahlil, Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi," ujarnya kepada wartawan setelah melaksanakan proses sertijab di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10). 

Ia mengungkapkan beberapa hal yang menjadi perhatiannya dalam rangka memberikan iklim investasi yang baik di Indonesia. "Untuk melakukan investasi [sebagai] salah satu syarat utama adalah keamanan itu nomor satu. [Kemudian] kemudahan untuk perizinan, kemudian kepastian hukum, infrastruktur ini cukup kompleks," imbuhnya. 

Selain itu, yang menjadi perhatiannya dalam menjaga ruang investasi yang baik adalah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, terutama seputar perizinan. Oleh karena itu, lanjutnya, Kemendagri akan menjalankan fungsinya untuk menyesuaikan kebijakan pusat dengan daerah. 

"Sekali lagi Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan kebijakan antara pusat dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan," ujarnya.