Semarang, Gatra.com - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 harus mengacu kepada besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah yakni sebesar Rp1,74 juta per bulan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Susi Handayani, menyatakan UMP 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp136 ribu dari UMP tahun sebelumnya.

“Nantinya penetapan UMK 2020 tidak boleh rendah dari UMP Jateng. Bila ada kabupaten/kota mengusulkan UMK di bawah UMP, maka yang digunakan adalah UMP,” kata Susi pada sesi jumpa pers di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (23/10).

Menurutnya penetapan UMP Jateng 2020 diputuskan pada rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jateng pada 21 Oktober 2019 di Kantor Disnakertrans Jateng di Semarang.

Penetapan UMP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 sebesar 8,51% dengan rincian inflasi nasional sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%.

Upah minimum, lanjut Susi, merupakan upah bulanan terendah dengan komponen terdiri atas upah pokok tanpa tunjangan atau termasuk tunjangan tetap.

Ketentuan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun dapat dinegosiasikan antara pekerja dengan pengusaha tempat ia bekerja.

“Penetapan UMP Jateng ini sudah melalui sejumlah tahapan serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja,” ujarnya.

Setelah penetapan UMP Jateng, lanjut Susi, segera dilakukan penetapan UMK 2020. Gubernur Jateng telah melayangkan surat kepada bupati dan wali kota untuk mengusulkan atau merekomendasi UMK 2020 daerah masing-masing.

“UMK 2020 selambat-lambatnya harus sudah ditetapkan pada 21 November 2019,” katanya.