Jakarta, Gatra.com- Direktur Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo mengatakan, tidak ada hal baru dalam susunan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua, kecuali masuknya mantan calon presiden (capres) menjadi Menteri Pertahanan. 

Menurutnya, hal tersebut masih menjadi hal baru di Indonesia. Meskipun di luar negeri pernah terjadi, seperti di Amerika Serikat, di mana Presiden Barrack Obama saat pemerintahannya menggandeng Hillary Clinton menjadi menterinya, yang sebelumnya merupakan saingannya dalam pilpres.

"Paradigma kita sekarang harus diubah, kalau dulu teriak dengan toa, diubah menjadi kritik konstruktif. Kritik itu penting, lebih penting lagi solusi yang konstruktif," ujarnya di DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Jakarta, Rabu (23/10).

Karyono juga menyebutkan, kabinet Presiden Jokowi sekarang merupakan kabinet kompromi karena aspek tersebut tidak dapat dihindari. Selain itu, ia menilai susunan kabinet periode kedua ini, memang dirancang untuk meraih sukses dalam visi dan misi presiden. Skema tersebut tampak dari struktur kabinet yang berkaitan dengan bidang ekonomi di mana wajah lama masih menempati posisinya, seperti Sri Mulyani, Basuki, Budi Karya, dan Airlangga.

"Skema ini memang dirancang untuk mewujudkan visi Jokowi lima tahun ke depan. Ini berjalan juga dengan program pemindahan Ibu Kota. Ada satu skema untuk pindah Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur," katanya. 

Terkait dengan check and balances, Karyono mengatakan, hal tersebut tidak diukur dari ada atau tidaknya oposisi. Civil society dianggap bisa memberikan "kritik". 

"Jokowi ingin di periode kedua ini, ingin menuntaskan agenda pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi presiden. Salah satunya terciptanya stabilitas politik dan keamanan," tuturnya.