Bantul, Gatra.com – Pengangkatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menjadikan partai oposisi di pemerintahan Presiden Joko Widodo berkurang dan roda pemerintahan tak imbang. Peran oposisi PKS, Demokrat, dan PAN dianggap penting.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat ditemui di rumahnya, di Kasihan, Bantul, Rabu (23/10).

“Kami melihat kondisi ini, hanya tiga partai oposisi, menandakan tidak adanya keseimbangan roda pemerintah. Muhammadiyah melihat demokrasi saat ini milik bersama bagi semua partai, baik yang di dalam maupun di luar pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Haedar, minimnya partai oposisi memantik kecemasan masyarakat atas jalannya politik kekuasaan dan peran check and balance. Dengan kondisi saat ini, kehidupan politik Indonesia tidak boleh lepas dari kontrol dan kritik.

“Oposisi dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan itu wajib diterima. Langkah dan sikap berbeda dengan pemegang kekuasaan disahkan dalan koridor dan merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi,” lanjutnya.

Karena itu, minimnya partai oposisi di periode kedua Presiden Joko Widodo menjadi catatan penting bagi politisi dan kekuatan politik. Sebab kontrol terhadap kekuasaan oleh partai politik lebih penting dibanding kontrol dari media atau kampus.

“Saat ini perlu dipertanyakan kembali bagaiamana sikap oposisi yang ditunjukkan media dan kampus yang dulu menjadi salah satu pilar demokrasi. Saat ini, secara luas proses demokrasi kita belum tuntas, meskipun secara procedural sudah,” katanya.

Partai oposisi menghadirkan konsolidasi politik sehingga demokrasi terus ada dan berjalan. Haedar pun meminta, pemerintah, terlebih pejabat negara, tidak alergi pada kritik.