Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo telah menetapkan susunan kabinetnya. Partai Gerindra yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju disinyalir akan melemahkan posisi legislatif untuk melakukan kontrol dan pengawasan.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku tidak setuju dengan posisi legislatif yang bisa lemah karena partai politik yang bergabung ke pemerintahan menjadi gemuk. Menurutnya anggota dewan wajib melakukan kontrol dan pengawasan. 

"Ya, karena anda memahami check and balances artinya di DPR hanya ada tiga partai yang ada di luar kabinet. Padahal, kalau anda baca UUD, yang namanya kewajiban anggota dewan adalah melakukan kontrol terhadap eksekutif," ujar Hidayat saat ditemui wartawan, di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/10). 

Hal tersebut menandakan, anggota dewan harus melakukan dua kewajiban tersebut. Menurutnya, harus terdapat pengawalan oleh anggota DPR RI agar tetap kritis terhadap pemerintah. Legislatif harus mengedepankan sikap kritis yang konstruktif. 

"Kritis yang konstruktif, kalau baik ya ok, apresiasi, tapi kalau ada alternatif lebih bagus berikan alternatif kritik yang solutif," tandasnya.