Kairo, Gatra.com - Mesir mengatakan, pihaknya telah menerima undangan Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas proyek bendungan raksasa di Blue Nile Ethiopia, yang menyebabkan pertengkaran antara kedua negara di benua Afrika tersebut.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (23/10), Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa pertemuan nanti akan dihadiri oleh perwakilan dari tiga negara Afrika dan akan diadakan di Washington. Ketiga perwakilan negara itu adalah Menteri Luar Negeri Mesir, Ethiopia, dan Sudan yang terkena dampak dari proyek bendungan itu.
"Mesir telah menerima undangan dari administrasi AS. Undangan yang diterima Mesir dengan segera," kata perwakilan kementerian dalam sebuah pernyataan.
Mesir khawatir bahwa Grand Renaissance Ethiopia Dam (GERD), yang sedang dibangun di dekat perbatasan Ethiopia dengan Sudan, akan membatasi pasokan air Sungai Nil yang sudah langka.
Ethiopia mengklaim bendungan itu menjadi bagian penting untuk pembangunan ekonomi di negara tersebut. Selain itu pihak Ethiopia menuduh Mesir telah melakukan upaya untuk menghindari proses pembicaraan.
Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed menegaskan akan terus melanjutkan proyek pembangunan bendungan itu. Hal itu disampaikannya pada Selasa (23/10).
Bahkan, Abiy bersedia jika harus berperang demi tetap menjalankan proyek tersebut meskipun dia mengakui bahwa perang bukanlah jalan terbaik. "Jika kita akan berperang, kita dapat mengerahkan jutaan orang. Tetapi perang bukanlah solusi," ujarnya.
Mesir segera menanggapi ucapan tersebut. Negara itu menilai bahwa pernyataan itu tidak dapat diterima.
"Mesir menyatakan keterkejutannya, keprihatinan besar, dan penyesalan mendalam atas komentar yang disampaikan oleh media dan dikaitkan dengan Perdana Menteri Abiy Ahmed," ucap perwakilan Kementerian Luar Negeri Mesir.
Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi diperkirakan akan bertemu Abiy dalam pertemuan puncak Rusia-Afrika yang direncanakan minggu ini. Mesir telah menyarankan untuk membawa pihak luar, mungkin Bank Dunia atau Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan tersebut meskipun Ethiopia sebelumnya menolak adanya mediasi.