Jakarta, Gatra.com -  Edhy Prabowo baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi ini (23/10). 

Edhy menggantikan Susi Pudjiastuti yang sebelumnya menjabat sebagai menteri KP pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

 Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menilai pekerjaan rumah (PR) Edhy sebagai menteri baru adalah mampu memperkuat capaian yang telah diraih Susi sebelumnya.

Menurutnya, pengalaman yang dimiliki Edhy sebagai Ketua Komisi IV DPR, satunya membidangi perikanan dan kelautan dan itu merupakan suatu modal.

"Beliau diharapkan tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan berkoordinasi dengan internal kementeriannya," katanya ketika dihubungi oleh Gatra.com, Rabu (23/10).

Halim menjelaskan terdapat empat fokus yang perlu diselesaikan adalah :

Pertama, memulihkan kepercayaan mesin birokrasi di internal KKP untuk bekerja sebagai sistem yang solid dan terkoordinasi dengan baik guna menyelesaikan amanah UUD 1945 dan UU turunannya, di antaranya adalah UU No. 45/2009 tentang Perikanan dan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;

Kedua, memperkuat capaian Menteri KP sebelumnya dalam konteks menghadirkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dari hulu ke hilir,

“Ketiga, memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat perikanan dan pergaraman skala kecil sebagaimana dimandatkan di dalam UU 7/2016 dan mendorong partisipasi mereka untuk mendapatkan manfaat ekonomi lebih baik dalam rantai nilai perdagangan ikan, baik domestik maupun luar negeri,” katanya.

Keempat, memaksimalkan kerja-kerja diplomasi luar negeri dalam rangka melindungi kepentingan nasional di bidang kelautan dan perikanan, khususnya berkaitan dengan upaya negara melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir.

Halim menambahkan dialog antar kementerian perlu diperkuat pada masa kepemimpinan Edhy. 
Sebelumnya, Menteri Susi kerap berseteru dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait kebijakan kelautan dan perikanan.

"Hal yang menjadi fokus adalah bagaimana mengimplementasi visi dan misi Presiden, keduanya (Menteri KKP dan Menko Kemaritiman) perlu fokus kepada hal ini," katanya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani berpendapat perikanan budidaya perlu lebih dikembangkan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

"Bagaiamanapun per kapita protein kita kan masih kecil. Kedepannya akan makan ikan," tuturnya di Kantor DPP Partai Nasional Demokrat, Selasa (22/10).

Ia menilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp62,2 triliun pada triwulan II 2019 masih kecil kontribusinya dibandingkan PDB nasional sebesar Rp3.963,5 triliun atau hanya 1,57%. 
"Harus dimulai dengan kebijakan yang out of the box, harus ada perubahan," tegasnya.