Beirut, Gatra.com - Pemerintah Libanon akhirnya menyetujui paket reformasi darurat. Kebijakan itu merupakan bentuk tanggapan atas krisis ekonomi yang tengah melanda negara tersebut. Ratusan ribu warga Libanon turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Mereka meluapkan emosi yang ditujukan pada elit politik yang telah membuat kondisi perekonomian sampai ke titik kehancuran.

 

Demonstrasi yang dilakukan sejak 17 Oktober lalu itu kini sudah memasuki hari keenam. Jalan-jalan protokol ditutup, Sekolah, bank, dan pusat bisnis pun berhenti beroperasi. Perdana Menteri Saad al-Hariri mengatakan bahwa kebijakan reformasi ekonomi mungkin tidak memenuhi tuntutan para demosntran. Namun, keputusan tersebut merupakan langkah awal untuk mencapai stabilitas ekonomi.

 

"Kalian adalah kompas dan gerakan kalianlah yang menuntun kami ke keputusan ini hari ini," kata Hariri, seperti dikutip Reuters, Senin (21/10).  Menurut Hariri, langkah besar telah diambil pemerintah untuk memerangi korupsi dan pemborosan. Namun, tetap saja kebijakan pemerintah tak cukup untuk membujuk demosntran bubar.

 

Mskipun ada reformasi, batas-batas dalam mata uang dolar Libanon tetap mengalami kerugian besar. Investor mengatakan gejolak itu menunjukkan pemerintah telah kehabisan waktu untuk memperbaiki masalah ekonominya.

 

Saya tidak berpikir kebijakan itu adalah paku terakhir di peti mati,  tetapi reformasi ekonomi tampaknya tidak menyenangkan, "kata Manajer Investasi Senior di Aberdeen Standard Investments, Kevin Daly.