Jakarta, Gatra.com - Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma mengatakan, Jokowi harus memprioritaskan kabinet dengan latar belakang profesionalitas. Menurutnya, beberapa posisi strategis seperti Menkopolhukam tidak lagi diisi oleh pejabat berlatarbelakang militer.

"Apalagi dia adalah militer yang dari era orde baru, memiliki catatan hubungan dengan para rezim terdahulu. Ini akan menutup ruang terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat [di] masa lalu," ujar Feri di Kantornya, Jakarta, Senin (21/10).

Selain itu, Feri juga mengkritisi posisi jaksa agung yang menurutnya sangat strategis dalam menyelesaikan permasalah HAM. Menurutnya, ke depannya, Jaksa Agung harus diisi oleh sosok yang berani mengungkap dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Jaksa Agung harus merupakan orang yang paham terhadap mandat dari Kejaksaan Agung. Berani melakukan penyelidikan atau menindaklanjuti laporan Komnas HAM," katanya.

Ia menambahkan, selain posisi menteri dan Jaksa Agung, untuk bisa menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu juga diperlukan peran Kapolri. Oleh karena itu, KontraS meminta Jokowi untuk menempatkan orang yang memahami mandat dan tugas pokok kepolisian dengan baik.

"Jokowi harus lebih memprioritaskan persoalan penegakan hukum, dalam hal ini menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu," ujar Feri.

Ia menegaskan, beberapa posisi strategis ini harus diisi oleh orang yang tidak memiliki beban HAM. Pasalnya, posisi ini dinilai sangat penting dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada era orde baru.