Jakarta, Gatra.com -- Semangat rekonsiliasi yang gencar diwacanakan membuat Presiden Jokowi pingin merangkul semua partai untuk masuk dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf. Beberapa partai di seberang pun merapat, seperti Gerindra, Demokrat, dan PAN. Tetapi, PKS bergeming. Senin ini, tujuh orang sudah dipanggil untuk menjadi menteri, namun belum ada satupun perwakilan dari partai seberang. Termasuk yang sudah merapat. Semuanya masih dari kawan seiring.

Jika yang sudah merapat saja belum diundang, apalagi yang 'bandel' seperti PKS. Meskipun sudah bertemu, Jokowi dan Mohamad Sohibul Iman, Presiden PKS sudah bersalaman saat pelantikan, namun tidak ada kader PKS yang dipanggil ke Istana mengenakan kemeja putih dan celana hitam sampai saat ini. "Tidak ada. Memang wartawan menunggu kejutan ya?" kata Sohibul Iman sambil terkekeh.

"Saya yakin pak Jokowi sudah tahu dan memahami sikap PKS. Insya' allah saling memahami dan menghormati pilihan sikap masing-masing itu lebih baik," katanya. Sohibul mengakui bahwa di internal partainya muncul diskusi dan wacana yang memberikan pertimbangan untung rugi di dalam maupun di luar pemerintahan.

"Desakan untuk merapat tidak ada. Tetapi, yang memberi masukan tentang positif negatif berada di luar maupun di dalam pemerintahan tentu ada. Secara umum yang menginginkan PKS di luar pemerintahan jauh lebih besar daripada yang menginginkan di dalam," katanya di Jakarta, 21/10.

PKS memberikan alasan mengapa mereka memilih sikap berada di luar pemerintahan. "Ada 3 hal yang membuat PKS lebih memilih di luar pemerintahan. Pertama, memenuhi logika atau kepantasan demokrasi dimana harus ada check and balances terhadap kekuasaan. Bagaimana jadinya nasib demokrasi, jika tidak ada yang mengawal penguasa?" katanya.

"Kedua, perlunya pendidikan demokrasi yang benar. Dalam demokrasi selalu ada kontestasi, dan dalam kontestasi pasti ada yg menang/terpilih dan yang kalah/tidak terpilih. Yang menang kami persilakan menjalankan kekuasaan, dan yang kalah dipersilakan mengawasi jalannya pemerintahan, dan terus berjuang mengambil hati rakyat agar di kontestasi berikut bisa menang. Itulah sirkulasi kekuasaan demokrasi," katanya.

"Ketiga, kami mendengar suara rakyat yang menginginkan pemerintahan Jokowi periode kedua harus diawasi. Ini terbukti dari survei-survei dimana lebih dari 70% responden menginginkan adanya partai di luar pemerintahan. PKS ingin memenuhi keinginan mayoritas rakyat tersebut," katanya.

Meskipun harus bersimpang jalan dengan mitra koalisi? "Kan sudah memilih jalan sendiri-sendiri," kata Sohibul sambil tersenyum.