Cilacap, Gatra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap berkoordinasi dengan Pemerintah povinsi (Pemprov) Jawa Tengah soal dampak pencemaran yang ditimbukan limbah B3 atau limbah batu bara pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilacap, Jamaludin mengatakan, langkah itu dilakukan lantaran yang mengeluarkan dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) adalah provinsi.

Pemkab cilacap, kata Jamal, hanya memberi izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) abu bara sesuai dengan amdal yang dikeluarkan oleh Provinsi. Ternyata, lokasi sesuai dengan Amdal tersebut justru menyebabkan pencemaran untuk warga Winong, Slarang, Cilacap.

“Ya kalau ada masalah kita selalu berkomunikasi dengan provinsi, karena beliau yang memberi izin. Izin kaitannya dengan Amdalnya,” katanya.

Dia mengatakan, ada dampak yang tidak terprediksi dalam Amdal. Abu bata bara diyakini bisa dikendalikan dengan naungan buatan (paranet) dan pagar hijau ternyata keluar dari area penyimpanan ke permukiman warga yang jaraknya sangat dekat. Oleh karena itu, Pemkab Cilacap berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah mengenai penanganan selanjutnya.

“Diperhitungkan sudah aman, tetapi ternyata, mungkin ada angin atau apa yang tidak terprediksi. [Hal ini] karena Amdal tidak 100% terprediksi. Itu, jadi ada yang mungkin lolos dari prediksi. Mungkin seperti itu. Ya memang dekat sih dengan permukiman,” ujarnya.

Jamaludin mengemukakan, sementara ini Pekab Cilacap belum bisa memenuhi desakan warga Winong, Slarang, Cilacap, yang menghendaki agar TPS abu bara atau ash yard dipindah ke lokasi yang jauh dari permukiman.

Untuk menyiapkan lahan seluas 7,2 hektare bukan hal mudah. Sebab itu, opsi paling cepat dilakukan adalah dengan membangun TPS tertutup. Harapannya. dampak pencemaran bisa diminimaslisir. Karenanya, DLH terus memantau perkembangan pencemaran akibat abu batu bara ini.

“Dibangun tertutup. Tahap pertama dibangun separuh dulu. Ini secepatnya,” ujarnya.