Sydney, Gatra.com-  Dua surat kabar terbesar di Australia yang saling berkompetisi, hari ini, Senin (21/10) mengadakan aksi unjuk rasa. Protes ini ditunjukkan dengan memuat tulisan redaksi mengenai pembatasan kebebasan pers pada halaman depannya.

Dilansir BBC, berita utama News Corp Australia dan Nine menerbitkan tulisan yang diblok dengan tinta hitam. Kemudian diberi stempel berwarna merah bertuliskan "rahasia". Tindakan ini sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Keamanan nasional. Menurut mereka, ini telah menghambat pekerjaan tim redaksi menciptakan pemberitaan investigatif di Australia.

Ketua eksekutif News Corp Australia, Michael Miller, memposting gambar berita utama yang diblok hitam dalam surat kabar The Australian dan The Daily Telegraph. Dia mendesak masyarakat untuk bertanya kepada pemerintah mengenai transparansi data. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Australia kerap menyembunyikan informasi dari masyarakat.

Pesaing utamanya, Nine yang menerbitkan Sydney Morning Herald dan The Age, menerbitkan halaman depan yang persis sama. Pemerintah Australia membantah tidak terbuka terhadap publik dan mengatakan mendukung kebebasan pers, tetapi tidak ada yang bisa melampaui hukum. Pada Minggu (20/10), Pemerintah Australia menegaskan kembali, ada tiga wartawan yang mungkin menghadapi tuntutan.

Menurut Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, kebebasan pers merupakan hal penting bagi demokrasi Australia. Namun, penambahan beberapa aturan hukum perlu ditegakkan. "Itu termasuk saya, atau jurnalis, atau siapa pun," katanya, Minggu (20/10).

Bahkan, pada Juni 2019 lalu, telah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan wartawan News Corp Australia. Tindakan ini menimbulkan reaksi yang sangat besar.

Organisasi media setempat mengatakan, penggerebekan itu dilakukan terkait beberapa artikel yang mengandalkan informasi bocoran dari seorang narasumber anonim. Dalam salah satu berita memuat tuduhan kejahatan perang, sedangkan di berita lain melaporkan dugaan upaya agen pemerintah untuk memata-matai warga Australia.

Direktur pelaksana ABC, David Anderson mengatakan, Australia berisiko menjadi negara demokrasi paling rahasia di dunia.

Sebuah kampanye digelar pada Senin (21/10), yang dilakukan Right to Know Coalition. Kampanye ini juga didukung oleh beberapa TV, radio, dan outlet online.

Kampanye ini berpendapat, Undang-Undang Keamanan yang diberlakukan selama dua dekade terakhir telah mengancam jurnalis investigatif, bahkan mengurangi hak publik untuk mendapatkan informasi.

Sejak Undang-Undang Kontra-Spionase baru diperkenalkan tahun lalu, outlet media telah melobi agar wartawan dan pelapor diberi pengecualian untuk melaporkan informasi sensitif. Beberapa organisasi itu juga menyerukan kebebasan di bidang lain seperti reformasi kebebasan informasi dan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik.