Semarang, Gatra.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jawa Tengah mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kembali mendistribusikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sesuai dengan RPJMD 2018-2023.

Anggota FPP DPRD Jawa Tengah (Jateng) Abdul Aziz, menyatakan anggaran Bosda untuk siswa SMA, SMK, MA, dan SLB negeri dan swasta yang diajukan Pemprov pada RABPD 2020 tidak adil karena terlalu jomplang.

Menurut ia, berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jateng 2020 yang diajukan Pemprov Jateng alokasi anggaran Bosda untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri sebesar Rp 1,5 juta per siswa per tahun.

“Untuk Bosda siswa SMA, SMK, dan SLB swasta disesuaikan dengan akreditasi sekolah bila A tidak dapat anggaran, akreditasi B Rp 250 ribu siswa per tahun, dan Akreditasi C Rp 500 ribu per siswa per tahun. Bosda siswa MA baik negeri dan swasta sama yakni Rp 150 ribu per siswa per tahun,” kata Abdul Aziz pada “Sarasehan Menuju Bosda Jateng yang Berkeadilan” di Hotel Kesambi Hijau Semarang, Sabtu (19/10).

Sarasehan yang digelar DPW PPP Jateng dan dibuka Ketua DPW PPP Masruhan Samsurie diikuti ratusan peserta dari kalangan SMA dan SMK swasta se-Jateng.

Padahal sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng 2018-2023, lanjut Aziz, anggaran Bosda untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri Rp 1 juta per siswa per tahun.

Sedangkan untuk siswa SMA, SMK, dan SLM swasta Rp 500 ribu per siswa per tahun. Untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta sama yakni Rp 500 ribu per siswa per tahun.

“Kami mendesak agar anggaran Bosda siswa SMA, SMK, SLB, dan MA dikembalikan sesuai RPJMD Jateng 2018-2023,” ucap Aziz yang juga mantan Ketua Pansus RPJMD.

Menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng ini, pemerintah jangan mengabaikan peran sekolah swasta yang telah ikut andil dalam mencerdaskan para siswa.

“Komisi E pada pembahasan KUA/PPAS RAPBD Jateng 2020 akan berjuang agar anggaran Bosda bisa sesuai dengan RPJMD,” ujarnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Syamsul Isnaini dalam kesempatan sama, menyatakan pihaknya dalam masalah Bosda hanya sebagai pelaksana kebijakan.

“Bosda sebagai dana hibah bisa telah diputuskan bisa terus dilakukan setiap tahun,” ucap dia.

Sementara, berdasarkan data pansus RPJMD Jateng, jumlah siswa SMAN sebanyak 303.205 orang, SMKN sebanyak 254.543 orang, dan Sekolah Luar Biasa (SLBN) sebanyak 7.523 siswa

Untuk data siswa SMA/SMK/SLB swasta sebanyak 623.676 orang. Sedangkan siswa MA negeri dan swasta sebanyak 177.114 orang.