Jakarta, Gatra.com - Pembahasan dan pengesahan yang dipaksakan terhadap sejumlah revisi undang-undang kontroversial menjelang pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden mengancam reformasi Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Arip Yogiawan, jurubicara #BersihkanIndonesia dari YLBHI. Menurutnya, kini sejumlah nama yang dilaporkan media masuk ke dalam ‘bursa kabinet’, teridentifikasi terhubung dengan bisnis batu bara.

"Masuknya oligarki batu bara yang memiliki konflik kepentingan ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi - Amin akan mengancam masa depan bangsa," kata Arip kepada wartawan, di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/10).

Menurut Arip, sejumlah lembaga yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia menyelidiki profil nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Amin yang disebut media, gerakan itu menemukan keterkaitan mereka dengan bisnis batu bara.

Bisnis mereka diyakini berkontribusi pada kerusakan alam yang telah mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti banjir besar yang mematikan di Bengkulu dan lubang-lubang maut bekas tambang di Kalimantan.

“Apa yang terjadi pada proses politik belakangan ini telah mengkonfirmasi begitu kuatnya kelompok oligarki batu bara dan bagaimana Jokowi menyediakan karpet merah bagi kepentingan mereka. Ini adalah bagi-bagi kekuasaan yang tidak saja berarti buruk bagi keseimbangan politik tapi juga menjadi ancaman berlanjutnya kerusakan lingkungan oleh industri batu bara,” ujar Arip.

Sementara itu, Tata Mustasya, jurubicara #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia mengungkapkan, hubungan erat Jokowi dengan pebisnis batu bara membuatnya meninggalkan satu keputusan penting ketika menyusun kabinet kerja pada periode pertama sebagai presiden tahun 2014 lalu.

Saat itu, Jokowi mengandalkan KPK untuk mengetahui integritas calon-calon menteri. “Elite politik yang berbisnis batu bara sangat diuntungkan dengan pelemahan KPK. Beberapa kandidat menteri memiliki konflik kepentingan karena berbisnis batu bara. Jokowi telah gagal melepaskan diri dari oligarki batu bara di periode pertamanya dan periode kedua ini merupakan remedial test. Jika gagal lagi, demokrasi, lingkungan, dan masa depan Indonesia semakin terancam,” katanya.