Jakarta, Gatra.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memperhatikan aspek lingkungan di periode pemerintahan 2019-2024. Hal tersebut diantaranya adalah penguasaan hutan oleh korporasi dan masuknya investasi ke Indonesia yang potensi merusak lingkungan.

Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak menyatakan 80 persen hutan di Indonesia masih dikuasai oleh 25 perusahaan. Perusahaan tersebut diantaranya adalah Indofood dan Aqua.

"Sekitar 80 persen hutan di Indonesia ini dikuasai oleh 25 perusahaan. Sayangnya, ke-25 perusahaan ini masih sebabkan deforestasi bahkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujarnya dalam konferensi pers di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Jumat (18/10).

Ia mengatakan pemerintah tidak bertindak tegas pada 25 perusahaan tersebut. Padahal seharusnya, siapapun yang membuka usaha di Indonesia harus bertanggung jawab dan tidak merusak hutan Indonesia.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayanti menyatakan kepada pemerintah untuk tidak memperbolehkan semua jenis investasi masuk Indonesia. Sebab, berpotensi merusak hutan dan lingkungan.

"Kami meminta pada pemerintah untuk tidak mengizinkan semua investasi masuk ke Indonesia. Harus memilih mana yang sesuai dan memperhatikan lingkungan bukan merusak," ujarnya dalam konferensi pers di kantor WALHI, Jakarta Selatan, Jumat (18/10).

Dikatakan, investasi yang berpotensi merusak lingkungan adalah sawit, izin usaha pertambangan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Oleh karenanya pemerintah di periode selanjutnya yakni 2019-2024, harus ketat dan tidak hanya mengejar pada investasi saja.