Muaro Jambi, Gatra.com - Delapan fraksi di DPRD Muaro Jambi menyampaikan apresiasi serta dukungan terhadap tiga Ranperda Muaro Jambi yang diusulkan eksekutif. Apresiasi dan dukungan tersebut disampaikan masing-masing fraksi melalui sidang paripurna pemandangan umum fraksi pada Jumat (18/10).

Melalui pemandangan umum tersebut, fraksi-fraksi menyetujui tiga Ranperda Muaro Jambi untuk dibahas lebih lanjut. Ketiga Ranperda itu adalah Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, Ranperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, dan Ranperda Perubahan tentang Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Fraksi PDI-P yang dibacakan oleh juru bicaranya, Usman Chalik menyampaikan secara umum PDI-P mengapresiasi tiga Ranperda tersebut. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan kepada Pemkab Muaro Jambi. Pemkab disarankan harus cerdas dan kreatif mengelola sumber pendapatan. Sumber pendapatan harus digali dan dimaksimalkan dengan segala potensi ekonomi yang ada.

"Tak hanya itu, pembangunan harus juga memperhatikan pemerataan dan keadilan. Jangan menumpuk pada suatu daerah saja," kata Usman Chalik, Jumat (18/10).

Usman memberikan salah satu contoh ruas jalan yang tidak pernah disentuh prmbangunan. Ruas jalan itu adalah jalan penghubung dari Desa Kemingking sampai ke Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo. Jalan penghubung itu sejak tahun 2012 hingga kini tidak pernah tersentuh pembangunan. Fraksi PDI-P meminta agar dalam pembahasan APBD 2020, haruslah dilakukan pembangunan dengan asas pemerataan.

"Jalan Kemingkimg sampai Rukam kalau musim panas baru bisa dilewati. Jika musim hujan tidak bisa karena becek dan sampai saat ini belum tersentuh. Semua masyarakat Muaro Jambi harus bisa menikmati pemerataan pembangunan ini," ujarnya.

Sementara Fraksi PAN dalam pandangan umumnya yang disampaikan Ulil Amri meminta penjelasan mengapa RPJMD ini harus dilakukan perubahan. PAN juga meminta Pemkab Muaro Jambi untuk lebih memprioritaskan pembangunan dunia pendidikan di Muaro Jambi serta meminta penjelasan tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Kabupaten Muaro Jambi.

"Apakah Silpa yang cukup besar diproyeksikan tahun depan sejumlah Rp86 milliar itu karena efisiensi atau karena tidak terserap. Kita juga meminta laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017/2018 yang kosong. Begitu juga angka pertumbuhan ekonomi kita," kata Ulil Amri.

Sementara Sekda Muaro Jambi, Moh. Fadhil Arief menyebut akan menjawab pandangan umum fraksi ini dalam paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi pada paripurna berikutnya.