_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi berencana untuk memberikan jatah kursi kabinet kepada oposisi di dalam pemerintahan jilid II-nya. Hal tersebut disanyalir memberikan dampak kepada gemuknya suatu koalisi. Dari sisi ekonomi, hal itu menguntungkan karena mengurangi perbedaan pendapat tajam terutama dalam hal kebijakan.
"Itu termasuk ke dalam rekonsiliasi politik, dan saya memasukkannya sebagai peluang," ujar Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah saat menghadiri Economy Outlook 2020: Capturing Opportunities to Growth, di Menara BCA, Jumat (18/10).
Peluang tersebut, jelas Piter ialah pemerintah bisa fokus untuk menerapkan kebijakan guna menghadapi perlambatan ekonomi global saat ini.
"Jadi, misalnya pemerintah punya program tapi di parlemen beda. Nah, itu yang kita harapkan agar tidak terjadi lagi di masa mendatang karena sudah adanya rekonsiliasi politik," katanya.
Lanjutnya, dengan rekonsiliasi politik maka dapat mengurangi kegaduhan guna mencapai target ekonomi yang telah ditetapkan. Ya karena pemerintah bisa fokus, pungkasnya.
Menurut isu yang berkembang, Gerindra dan Demokrat dikabarkan akan mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo periode kedua. Namun, presiden Jokowi baru menjawabnya nanti pada saat pengumuman kabinet setelah ia dan Ma'ruf Amin resmi dilantik pada Minggu (20/10) mendatang.
