Batanghari, Gatra.com - Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batanghari dengan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari masih molor.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batanghari, Jambi, Indra Tritusian mengatakan molornya penandatangan NPHD bakal mengancam rekrutmen Panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam).

Baca Juga: Realisasi NPHD Rp2 Miliar, Indra: Kita Kirim Surat Penolakan

"November perekrutan Panwascam. Artinya, ketika NPHD belum ditandatangani Oktober, maka Bawaslu Kabupaten Batanghari akan terganjal melakukan perekrutan Panwascam," ujar Indra dikonfirmasi awak media, Jumat (18/10).

Bawaslu Kabupaten Batanghari nantinya akan melakukan sosialisasi tentang regulasi pemilihan dan pengawasan partisipatif. Kegiatan ini tentu melibatkan Panwascam dan membutuhkan biaya. "Maka akan terjadi ganjalan apabila NPHD tidak ditandatangani," ucapnya.

Baca Juga: Usulan NPHD Belum Final, Bawaslu Batanghari Gamang

Indra berkata telah mengirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Batanghari agar segera mempercepat pembahasan terkait kebutuhan pendanaan Pilkada untuk Bawaslu.

"Surat itu meminta dipercepat pembahasan. Kita paparkan Bawaslu akan merekrut pengawas pemilu kecamatan," katanya.