_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad tidak setuju Menteri Koordinator Perekonomian berasal dari kader partai politik. "Menurut saya lebih baik profesional. Yang memahami, tanda kutip melihat perubahan global itu cepat, tahu masalah birokrasi, tahu masalah koordinasi, tahu situasi rapat terbatas di level kementerian, sehingga pengambilan keputusan cepat sekali," jelasnya kepada awak media di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (17/10).
Tauhid mengatakan sosok Menko Perekonomian harus seseorang yang memiliki kapasitas untuk memahami berbagai aspek dalam isu ekonomi. Ia mencontohkan kewajiban minyak goreng kemasan yang harus memerhatikan dampaknya terhadap ketersediaan minyak goreng, inflasi, perdagangan, dan sebagainya.
"Menurut saya kita mencari figur yang bisa mengkoordinasikan 10 menteri yang dibawah koordinasinya. Itu tidak mudah loh, masing-masing punya undang-undnag sendiri, punya regulasi sendiri-sendiri. Beratnya di situ," terangnya.
Tauhid menjelaskan Menko Perekonomian harus menghadapi empat tantangan bedar di bidang ekonomi yaitu perlambatan ekonomi, defisit (transaksi berjalan dan defisit perdagangan), mengatasi ketidakpastian ekonomi global, serta menghadapi industri 4.0 dan ekonomi digital. "Yang berat sebenarnya sekarang ini kita belum punya dirijen untuk menko perekonomian," ungkapnya.
Terkait rumor Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang digadang-gadang menjadi Menko Perekonomian, dia mengaku belum menemukan sosok yang tepat menggantikannya sebagai Menteri Keuangan. "Nah yang sulit adalah bu SMI bisa salah satunya, tapi yang kita membutuhkan dirijen yg lebih baik dari Ibu SMI. Nah, ada apa enggak?" ujarnya.
