Jakarta, Gatra.com - Sekjen PPP, Arsul Sani tidak mempermasalahkan jika Gerindra atau Demokrat yang ingin bergabung di koalisi Jokowi. Namun, mengingatkan agar partai pendatang di koalisi Jokowi, tak bersikap sebagai oposisi.

Sebagai partai koalisi Jokowi-Ma'ruf, PPP ikut membuka diri untuk menerima kemungkinan Gerindra dan Demokrat bergabung di pemerintahan Jokowi. 

"PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu aja. Jangan kursinya mau, tapi begitu yang nggak enak, nggak mau. Seolah-olah bukan bagian dari koalisi, itu aja," ucap Arsul di gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Kamis (17/10).

Arsul menilai hak kabinet dan koalisi tetap menjadi prerogatif presiden. Sehingga, meskipun PPP yang dianggap pantas mendapatkan bagian dari Jokowi atas kesetiaannya, namun menegaskan tak akan membatasi hak pilihan presiden.

"Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak seorang presiden, yang diberi hak prerogatif itu untuk kemudian ikut menentukan yang ini diambil, yang itu jangan. Jangan. Ya itu kita kembalikan saja ke beliau (Jokowi)," ujarnya.

Diketahui, belakangan Prabowo telah bersafari ke NasDem, PKB, hingga ke Istana. Terakhir, Prabowo menyambangi ketum Golkar, Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.