Palembang, Gatra.com – Para petani yang tengah berkonflik di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyuarakan maklumatnya kepada DPRD Sumsel, Rabu (16/10). Dalam pembacaan maklumat dalam aksi yang digelar Walhi di halaman gedung wakil rakyat itu, para petani menyuarakan maklumat agar DPRD juga menyikapi konflik yang telah terjadi selama ini.

Aksi long march para petani yang dimulai dari kawasan Kambang Iwak Park itu, juga diikuti dengan pergelaran seni rakyat.

Dikatakan Direktur Walhi Sumsel, Hairul Sobri, ketimpangan lahan di Sumsel menyebabkan koflik agraria yang berkepanjangan. Pemerintah balum mampu menyelesaikan konflik agraria saat ini dengan masih adanya konflik-konflik yang belum terselesaikan, “Ketimpangan lahan dengan persentase 60% dikuasai oleh cukong perusahaan, membuat petani makin berkonflik. Sampai saat ini, konflik-konflik tersebut belum terselesaikan, karena itu para petani membacakan maklumatnya,”ujarnya, Rabu (16/10).

Walhi mencatat, luasan ketimpangan lahan yakni dikuasai oleh perkebunan swasta mencapai 1,3 juta hektar (ha), sedangkan Tanaman Industri seluas 1,5 juta ha, pertambangan 676.000 ha, dengan total 3,4 juta ha dari 8,7 juta ha luas Sumsel. “Para petani yang menggelar aksi ini juga menggelar sedekah rame festival, mendorong reforma agraria berkeadilan gender sebagai upaya retribusi lahan, permodalan usaha, pengelolaan hasil dan akses pemasaran serta kelembagaan petani berkonflik lahan. Petani ini mengalami kehilangan sumber-sumber kehidupannya,”ungkap Hairul.

Selain itu, para petani harus meninjau kembali izin-izin perusahaan yang melanggar UU lingkungan Hidup termasuk pencabutan perizinan.

Adapun para petani yang berkonflik diantaranya Komunitas Petani Lebak Rawang yang berkonflik dengan PT. BHP, Petani Cawang Gumilir yang berkonflik dengan PT. MHP, Petani Lebak Belanti berkonflik dengan PT. WAJ, PT. Rambang Agro Jaya, PT. Kelantan Sakti dan PT. Gading Cempaka, komunitas Petani Nusantara-Air Sugihan, petani Komunitas Sri Bandung yang berkonflik dengan PT Cinta Manis PTPN VII dan Serikat Petani Sriwijaya (SPS) di Simpang Bayat.

Aksi yang digelar di DPRD Sumsel itupun mendapatkan sambutan dari Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati dan pimpinan DPRD Sumsel lainnya. Dalam pemaparannya, Anita mengatakan akan menindaklanjuti maklumat yang diberikan oleh para petani sekaligus mengeluarkan rekomendasi baik kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar segera melakukan penyelesaian konflik. Sebelumnya, para petani juga menyerahkan maklumat tersebut kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru.