_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Semarang, Gatra.com - Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Semarang (IKA UNNES) konsisten akan menjaga dan mengawal sampai pelantikan sukses digelar.
Ketua DPP IKA UNNES, Dr Budiyanto SH MHum mengatakan, menjadi kesepakatan negara demokrasi bahwa pemimpin telah dipilih rakyat, sosok Jokowi sebagai pemenang telah disahkan KPU secara konstitusi dan akan dilantik 20 Oktober 2019.
"Kami menilai Jokowi Maruf adalah sosok yang demokratis, maka kami konsisten akan menjaga dan mengawal sampai pelantikan," kata Budiyanto, di Semarang, Kamis (17/10).
Terkait dinamisasi yang terjadi menjelang pelantikan, terutama banyaknya seruan aksi demontrasi, pihaknya tidak mempermasalahkan karena Indonesia juga bagian negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dimuka umum.
"Adik-adik mahasiswa berdemonstrasi menolak RUU KUHP, UU Perubahan KPK, itu wajar karena menurut mereka ada yang kurang pas, itu juga bagian dari demokrasi," katanya.
Namun begitu, jika demontrasi yang berkembang justru mengalihkan pada isu penggagalan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih adalah salah besar.
"Kalau Jokowi salah soal pemilu, ada tempatnya di MK, tapi di MK sudah menetapkan bahwa Jokowi tanpa curang dalam persidangan MK. Ini sudah legitimate," terangnya.
Bahwa paslon Jokowi-Maruf Amin adalah sosok demokrasi karena rakyat Indonesia yang memilih melalui proses pemilu yang panjang oleh lembaga independen.
"Sepakat mengawal dan menjaga Jokowi-Maruf Amin sampai 20 Oktober sebagai bentuk tanggungjawab dan berdoa supaya Allah melindungi dan meridloi," ucapnya kembali.
Sementara itu, Wasekjen DPP IKA UNNES Anang Budi Utomo menyampaikan, gerakan demontrasi wajar namun jangan sampai ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Apalagi melibatkan kemarin ada pelajar dan anak-anak, dalam UU Perlindungan Anak itu tidak boleh melibatkan mereka dalam politik praktis apalagi sampai demo besar-besaran," katanya.
Terkait isu adanya pihak yang ingin menggagalkan pelantikan, politisi Golkar Semarang itu menyebut akan berimbas pada stabilisasi poltik dan ekonomi Indonesia.
"Keinginan untuk jangan melantik presiden terpilih ini akan jadi preseden buruk, kapan politik kita akan stabil, maka pembangunan lain akan terganggu juga, kepastian ekonomi terganggu, mau usaha pada takut, investor juga khawatir," katanya.
Kata Anang, ibarat pertandingan maka semua pemain harus sportif siapa yang menjadi pemenangnya harus dihormati. Jokowi-Maruf Amin harus tetap dilantik sesuai jadwal.
"Mari kita jaga NKRI sehingga tidak ada gejolak. Ada demo ya yang wajar saja karena negara kita demokrasi," katanya.
Reporter : Ambar Adi Winarso
