Jakarta, Gatra.com - Tadi malam, pimpinan MPR RI mengunjungi kediaman presiden keenam Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY). Mereka datang untuk memberikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Selain itu, pihak MPR seperti biasa, mencari masukan dari mantan orang nomor 1 Indonesia itu dengan membahas amandemen UUD 1945. 

"Beliau mengatakan akan mengundang lagi pada saatnya nanti, tapi tentu setelah pelantikan. Mungkin satu bulan sekali, atau dua bulan kemudian. Itu baru diadakan pertemuan lagi. Di situ mungkin beliau akan memberikan masukan-masukan," ujar wakil ketua MPR RI, Syariefuddin Hasan kepada wartawan usai pertemuan dengan SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Rabu malam (16/10). 

Menurut wakil ketua umum Partai Demokrat ini, SBY ingin MPR mendengar dulu masukan dari masyarakat sebelum melakukan amandemen. SBY juga berpesan agar masukan dari masyarakat itu bisa dijadikan bahan kajian. 

"Pada dasarnya Pak SBY mengharapkan agar kalau ada suara-suara masyarakat demikian lebih bagus kita dengarkan. Ya kita dengarkan. Ini kan masih ada pro dan kontra, jadi lebih baik kita dengar kan semuanya. Kita telaah, kita kaji bagaimana kedepannya," kata pria yang akrab disapa Syarief Hasan itu.

Lebih lanjut, dia menerangkan jika tidak ada arahan khusus dari SBY untuk mengamandemen keseluruhan ataupun sebagian dari UUD 1945, dia memastikan bahwa SBY menginginkan agar MPR terbuka dan mendengarkan pendapat rakyat.

"Jadi silahkan kepada masyarakat dari semua lapisan, dari semua kalangan untuk memberikan masukan kepada kita. MPR sudah menetapkan akan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk mendengarkan pandangan mereka tentang perubahan [amandemen UUD 1945] itu," tambahnya.