Siak, Gatra.com - Meski rata-rata sudah berumur 11 tahun dan dicekoki modal yang bongsor, sederet Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak belum bisa menyetor laba yang mumpuni untuk menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sudahlah setoran seret, hampir semua perusahaan ini dirundung masalah. PT Permodalan Siak (Persi) misalnya. Waktu didirikan tahun 2008 lalu, perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan ini dijejali modal Rp27 miliar.

Tapi setorannya ke Pemkab Siak baru pada level Rp1,2 miliar. Itupun hanya di tahun ini. Sebelumnya malah cuma Rp800 juta pada 2017 dan sekitar Rp1 miliar di tahun lalu.

Beberapa tahun terakhir Persi disebut didera ragam masalah, salah satunya adalah urusan sertifikat lahan kebun sawit milik Pemkab Siak yang belum rampung.

"Makanya saya bilang, BUMD ini musti dievaluasi, secepatnya kita akan menggelar pertemuan dengan para pimpin BUMD itu," Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo kepada Gatra.com, Rabu (16/10).

Sujarwo kemudian mengkritisi PT Sarana Pembangunan Siak (SPS), PT Siak Pertambangan Energi (SPE) dan PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Dari tiga BUMD ini, tahun ini hanya KITB yang setor sekitar Rp250 juta. "Jadi tahun depan kita minta SPE dan SPS harus menyetor PAD di atas Rp300 jutaan. KITB dan Persis musti ditingkatkan lagi," pinta politis PAN Siak ini.

Sama seperti Persi tadi, Sujarwo menyebut bahwa tiga perusahaan tadi juga dirundung masalah. SPE misalnya, empat tahun kebelakang tidak pernah kebagian proyek. Lalu KITB, sampai saat ini masih berkutat dengan persoalan pembebasan lahan.

"Kalau dihitung dari modal yang dikucurkan, setoran mereka enggak setimpal. Itulah makanya saya minta semua perusahaan ini dievaluasi," ujarnya.

Reporter: Sahril Ramadana