Jakarta, Gatra.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah menyatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode pemerintahan 2019-2024 adalah seorang yang profesional dan paham tentang kedua sektor tersebut.

"Yang bisa menjadi Menteri LHK haruslah yang profesional. Dalam artian, orang tersebut punya keahlian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta rekam jejak yang baik tentunya," katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Menurutnya, tidak bisa seorang Menteri LHK berasal dari partai politik. Katanya, apabila nanti posisi tersebut diisi oleh mereka yang berlatar belakang politik ataupun pebisnis, maka oligarki di Indonesia semakin sempurna.

"Kalau menteri LHK diisi oleh orang latar belakang politik yang hanya bagi-bagi kursi saja sesuai kepentingan parpolnya, sempurna sudah oligarki. Tidak perlu ada suaka lingkungan karena yang ada hanyalah suaka politik," ujarnya. 

Apabila fokus pemerintah adalah pada infrastruktur dam investasi, maka perlu seseorang yang paham dan bisa menyeimbangkan antara lingkungan dan ekonomi. Sebab, tidak ada ekonomi yang bisa tumbuh dengan baik kalau lingkungan hidupnya hancur.