Padang, Gatra.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar), melarang masyarakat memilih calon kepala daerah yang lengah dengan lingkungan. Hal ini terkait akan dilaksanakan Pilkada serentak di 14 kabupaten/kota di Sumbar 2020 mendatang.

Dirtektur Walhi Sumbar, Uslaini menyebutkan, Pilkada di nanti tidak menutup kemungkinan menjadi ruang bagi pelaku usaha ekstratif mendukung pasangan calon untuk memenangkan kontestasi politik. Baik terkait ikut sebagai kontestan, maupun membantu secara finansial.

Pernyataan itu disampaikan Uslaini terkait dengan sistem politik di Tanah Air cenderung transaksional dengan konstituen. Apalagi pasangan calon yang membutuhkan biaya kampanye besar, tentu tertarik membangun komitmen dengan pemodal pelaku perusakan lingkungan.

“Melihat kondisi itum perlu kiranya komitmen kita bersama untuk tidak memilih pasangan calon Pilkada yang berasal dan didukung pelaku usaha yang merusak lingkungan hidup,” ajak Uslaini saat konferensi pers di Padang, Rabu (16/10) di Padang.

Ia mencontohkan, di Kota Sawahlunto saat ini kursi legislatif dan eksekutif diisi pemilik tambang batubara. Dengan kondisi itu, tentu sulit memberantas tambang yang merusak lingkungan. Padahal, tambang di sana jelas sangat mengancam pemukiman masyarakat setempat.

Lebih lanjut ia menjelaskan, keberadaan tambang di Sawahlunto dampaknya sudah dirasakan masyarakat. Mulai dari menurunnya struktur tanah, keretakan pada rumah, bahkan sudah ada beberapa sumur warga yang amblas. Salah satunya akibat PT Tahiti Coal di Sikalang wilayah itu.

“Jangan sampai memilih calon yang pura-pura peduli lingkungan. Contohnya pemerintahan sekarang, Gubernur Irwan Praytino meskipun sudah dua periode, tapi tetap lamban dan jaub dari harapan masyarakat menangani dampak lingkungan, konflik tidak terselesaikan, dan dan pengabaian kerusakan lingkungan,” terang Uslaini.