Jakarta, Gatra.com - Tidak dilibatkannya KPK dalam pemilihan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menurut politisi PDIP, Masinton Pasaribu hal tersebut hak prerogatif presiden yang tidak boleh dibagi-bagi. "Ya penyusunan kabinet itu, mutlak otoritas dan prerogatif Presiden, prerogatif itu berarti hak khusus presiden. Yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun," ujar Masinton di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10). 

Oleh karena hak prerogatif presiden, Masinton secara tegas mengatakan KPK tidak boleh selalu serba ingin tahu. Sebab, presiden punya instrumen dalam memilih pembantunya di kabinet. 

Karena punya instrumen, kata Masinton, presiden juga mengetahui segala rekam jejak calon kabinet yang akan disusun. Anggota DPR RI PDIP ini juga menegaskan presiden tidak bermasalah jika tidak melibatkan KPK.

"Jadi, KPK tidak boleh kepo, tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden. Presiden punya banyak instrumen, punya banyak mata punya banyak telinga, untuk melakukan tracking terhadap calon-calon kabinet yang akan nanti beliau angkat," katanya.  

"Jadi, secara formal tidak ada masalah, kalau Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK, karena presiden punya banyak instrumen, untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti," tambahnya.