Jakarta, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa bonus demografi yang ada di Indonesia harus diperhatikan terlebih dahulu bagaimana road map dan distribusi sumber dayanya ke berbagai sektor yang ada. Untuk itu, kata Ganjar, diperlukan pembaruan regulasi yang kontekstual.
"Kalau 2045 itu dihitung dari basis bonus demografi maka yang kita butuhkan dalam memenuhi kebutuhan rakyat, maka deregulasi mesti dilakukan agar regulasinya lebih kompatibel dengan kebutuhan di masa mendatang," ujar Ganjar saat ditemui di seminar "Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045" di Hotel Aryaduta, Jakarta (16/10).
Menurut Ganjar, sesuai kemajuan zaman, perlu ada regulasi-regulasi yang kontekstual, apalagi jika ingin memanfaatkan peluang bonus demografi. Misalnya, sambung Ganjar, politik energi saat ini mulai dirubah menuju ke sumber-sumber renewable.
Politik pangan, lanjutnya, juga harus lebih dipenuhi secara tepat sehingga bioteknologi bisa terus didorong. "Kalau mau lebih quick win lagi kita undang saja diaspora Indonesia untuk hadir dan mereka kita berikan insentif khusus untuk memberikan lompatan dan kecepatan," tambahnya.
Ganjar menjelaskan bahwa kekuatan Indonesia sebenarnya berada pada inovasi dan kreasi. Hal tersebut sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Di sektor pemerintahan, kata Ganjar, bahkan sudah ada di level Kabupaten/Kota. "Ini teman-teman Bupati dan Wali Kota yang berprestasi luar biasa. Inovasi sudah ada kok," tambahnya.
Bonus demografi sendiri merupakan siklus dalam suatu kurun waktu di mana terdapat banyak usia produktif yang dapat meningkatkan peluang-peluang di berbagai sektor, terutama di bidang ekonomi.
Jumlah penduduk Indonesia selama beberapa tahun mendatang diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan usia produktif (14-64 tahun). Pada tahun 2018, jumlah penduduk berusia 20-35 tahun bahkan mencapai 63,4 juta jiwa.