Jakarta, Gatra.com - Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo mengungkapkan, Presiden Jokowi sudah menerima banyak masukan mengenai pos Kementerian di periode keduanya, termasuk soal nomenklatur Kementerian.

Eko mengatakan, kemungkinan besar akan ada nomenklatur baru Kementerian. Misalnya, BKPM akan menjadi Kementerian Investasi. Kebijakan ini sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin menjadikan investasi sebagai penopang ekonomi dalam negeri.

"Kalau itu, di lebur menjadi Nomenklatur Kementerian, artinya bahwa Pemerintah memprioritaskan investasi. Konsekuensinya, kalau ditarik ke Kementerian, dia nanti berperan juga sebagai regulator," kata Eko kepada Gatra.com, di Jakarta, Rabu (16/10).

Selain itu, Eko mengatakan, kemungkinan ada juga nomenklatur Kementerian Ekonomi Kreatif. Sebab, selama ini kontribusi ekonomi kreatif setiap tahunnya terus meningkat. Bahkan, Kongres Ekonomi Kreatif pertama diadakan di Bali, Indonesia. 

Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan bahwa Ekonomi Kreatif merupakan sektor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia, melainkan di dunia.

"Artinya sangat mungkin sekali ada penggabungan. Ekonomi kreatif tantangan eksternal yang harus dikelola," ungkapnya.

Eko mengatakan, apapun itu nantinya, KSP tidak ingin mau mendahului Presiden yang memiliki hak prerogatif menentukan komenklatur Kementerian. 

"Nanti sebaiknya kita tunggu saja, pengumuman Presiden setelah pelantikan 20 Oktober," ujarnya.