Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwin menyatakan dalam program strategis nasional, pihaknya akan fokus pada infrastruktur umum yang belum berjalan maksimal. Sehingga pihaknya harus memulai lagi dari tahap sosialisasi.

"Dalam program strategis nasional yang dirancang oleh Kementerian ATR/BPN, di Dirjen Pengadaan Tanah akan fokus pada realisasi pembangunan infrastruktur. Sebab aturan pelaksanaannya belum maksimal dijalankan oleh pemerintah daerah (Pemda)," katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Ia menjelaskan dalam pengadaan tanah, ada empat tahap yang harus dilalui yaitu perencanaan, persiapan oleh pemda terkait penetapan lokasi pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan hingga pada penyerahan hasil oleh Kementerian ATR/BPN. Namun, lanjutnya, ada hambatan yang terjadi pada tahap perencanaan dan persiapan sehingga pihaknya harus turun langsung membenahi hal tersebut.

"Dalam tahap perencanaan, belum mengakomodir apa yang harus dipersyaratkan saat pengadaan tanah. Kemudian di tahapan persiapan, penetapan lokasi yang dikeluarkan Gubernur belum secara keseluruhan karena kurang adanya persetujuan masyarakat akibat sosialisasi publik belum benar dan maksimal oleh pemda," tuturnya.

Sehingga, ia mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) dalam dokumen perencanaan agar lebih jelas. Kemudian juga, pihaknya akan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengeluarkan persetujuan penggunaan lahannya untuk infrastruktur umum sebab sebagian masyarakat tidak mengeluarkan persetujuannya karena tidak ada kejelasan nilai ganti rugi.