Pekanbaru, Gatra.com - Gubernur Riau, Syamsuar, menarik napas lega setelah dia bersama sejumlah petinggi menanam perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di lahan seluas 126 hektar milik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Manunggal Sakti di Kampung Sialang Sakti, Kabupaten Siak, Minggu (13/10).

Mantan Bupati Siak ini sumringah lantaran PSR alias penanaman kembali (replanting) kali ini bukan seperti PSR pada umumnya yang sudah dilakukan di sejumlah daerah di Riau.

Tapi PSR kali ini adalah bagian dari 1000 hektar demplot yang diidam-idamkan oleh Syamsuar selama ini, demplot yang menerapkan standar Good Agriculture Practices (GAP) pula. Kali pertama di Nusantara.

Sebab implementasi GAP kata Syamsuar sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau yang sudah memasukkan kriteria wawasan lingkungan di dalamnya.

Itulah konsep Riau Hijau. Sebuah upaya untuk mengurangi kebakaran lahan, mematuhi kebijakan moratorium gambut pemerintah pusat serta menjalankan sistim pertanian dan perkebunan yang akrab lingkungan. 

Di balik demplot tadi, Syamsuar juga berharap replanting di Gapoktan Manunggal Sakti itu menjadi momentum dan sekaligus terobosan untuk percepatan PSR yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

"Pemanfaatan sela tanaman sawit muda juga bisa dilakukan dengan cara menanam tanaman hortikultura seperti jagung, semangka, cabe dan lain-lain," kata Syamsuar.

Tak hanya Syamsuar yang sumringah. "Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) yang memilih Gapoktan Manunggal Sakti sebagai lokasi kebun demplot, untuk kepentingan pendampingan kebun peserta PSR," kata Deputi Menko Perekonomian Musdhalifah Machmud.

Bagi Musdhalifah, keberhasilan PSR sangat ditentukan oleh kerjasama kemitraan antara pekebun, pelaku usaha perkebunan dan lembaga penelitian.

Gapoktan Manunggal Sakti mendapatkan kucuran dana PSR sebesar Rp3,15 miliar dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Duit itu untuk replanting lahan seluas 126 hektar.

Syamsuar sangat mengapresiasi RPN dan berbagai pihak yang membantu pelaksanaan PSR berstandar GAP di Siak itu.

Di sisi lain, Bupati Siak, Alfedri, mengharapkan peremajaan sawit rakyat dapat membantu pengentasan kemiskinan di wilayahnya terutama peningkatan kesejahteraan dan produktivitas kebun petani. 

"Luas kebun sawit rakyat yang harus diremajakan di Siak mencapai 22 ribu hektare. Sepanjangan tiga tahun terakhir, baru terealisasi 1.217 hektar, memang masih minim, tapi kami yakin dengan penerapan GAP akan semakin memicu percepatan PSR di Kabupaten Siak," katanya.

Sama seperti Syamsuar, Ketua Umum DPP Apkasindo, Ir. Gulat Medali Emas Manurung juga sangat mengapresiasi launching kebun demplot tadi.

Sebab inilah kali pertama PSR dikerjakan pakai standar GAP. "Kalau dulu ya masih memakai standar operasional masing-masing kelompok tani atau KUD," katanya.

Gulat berharap petani peserta PSR mulai mengikuti dan mempelajari SOP GAP tadi. "Dan kita berharap sejak dini Gapoktan sudah mempersiapkan diri untuk administrasi pengajuan sertifikat ISPO. Tentu, kami berharap RPN mau melakukan pendampingan sampai pada tahap pengajuan sertifikat ISPO tadi," harapnya.

Dan setelah launching di Sialang Sakti itu, DPP Apkasindo berharap RPN bersedia melakukan pendampingan kebun berstandar GAP di 21 Provinsi DPW Apkasindo. "Petani sawit sangat menginginkan pendampingan seperti ini supaya kebun sawitnya lebih berhasil," ujar Gulat.

Ari Ramlan, Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Pelalawan mengatakan kalau standar GAP itu sangat dibutuhkan petani, khususnya petani swadaya.

"Kami berharap sisa lahan Gapoktan Manunggal itu segera diPSRkan, biar selisih umur tahap I tidak jauh dari tahap berikutnya. Kami sangat bangga melihat kekompakan semua stakeholders dalam percepatan PSR ini, khususnya di Kabupaten Siak," katanya.