Pekanbaru, Gatra.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menggelar sosialisasi petunjuk teknis bantuan keuangan (bankeu) untuk pemerintah desa.

Sosialisasi itu bertujuan supaya aparatur desa memahami aturan penggunaan bankeu yang nilainya Rp200 juta untuk masing-masing desa itu. Bankeu tadi merupakan janji Gubernur Riau Syamsuar waktu kampanye dulu.

Kepala Dinas PMD Riau, Syariffudin AR mengatakan, sosialisasi itu pada akhirnya akan membantu aparatur desa bisa menggunakan bankeu tadi dengan optimal.

"Kita berharap program Pak Gubernur ini tersosialisasikan dengan baik ke desa-desa di Riau. Sehingga mereka mengetahui seperti apa aturan teknis penggunaan dana bankeu itu. Misalnya berapa pos untuk pemberdayaan, berapa pos untuk sarana prasarana (sarpras). Soalnya, walau gimanapun, bankeu ini masuk dalam Anggaran Pemerintah Desa (APdes). Jadi harus melalui musyawarah desa (Mudes)," terang Syariffudin kepada Gatra.com, Senin (14/10).

Ada sekitar 120 orang yang ikut dalam acara sosialisasi itu, 40 peserta dari Kabupaten Pelalawan, 40 peserta dari Kabupaten Siak, dan sisanya dari Kabupaten Kampar. Sementara sosialisasi untuk daerah lain bakal digelar langsung di daerah.

Pada intinya kata Syariffudin, bankeu desa tadi bertujuan untuk menggairahkan ekonomi di pedesaan. Oleh sebab itu kucuran anggaran itu lebih diprioritaskan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Tapi dalam proses penyerapan anggaran, kondisi lingkungan desa diperhatikan juga.

"Duit yang Rp200 juta tadi semuanya bisa ke Bumdes, bisa juga tidak. Kalau misalnya Bumdesnya baru dan aparatur desa merasa yang dibutuhkan cuma Rp50 juta untuk tahap awal, maka alokasi untuk bidang yang lain akan jadi besar. Yang tak punya Bumdes harus terima kosekuensi tak bisa mencairkan dana," sindirnya.

Di Riau sendiri ada lebih dari 1500 desa yang tersebar di 10 Kabupaten. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dianggap punya peran vital dalam menunjukkan kehadiran pemerintah kepada masyarakat.

Dalam catatan Gatra.com, bankeu Pemprov Riau ke pemerintahan desa tadi kian memperbanyak aliran dana ke organisasi pemerintahan terkecil itu.

Soalnya, selain bankeu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),desa juga memperoleh sokongan dana negara melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Tentu kita berharap dengan gelontoran dana-dana itu status desa bisa meningkat. Dari tadinya desa swadaya, desa swakarya menjadi swasembada," Syariffudin berharap.