Jakarta, Gatra.com - Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan, Prabowo Subianto siap berperan sebagai oposisi maupun afirmasi pemerintah. Menurutnya, Prabowo tidak memiliki beban untuk mengambil keputusan di kedua opsi tersebut. 

Meski begitu, kata Dahnil, semua keputusannya ada di tangan Presiden Jokowi. Ia mengatakan, membahas jatah menteri kabinet, Prabowo dalam posisi pasif. Namun, secara formal, Ketua Umum Partai Gerindra ini telah menyampaikan pikirannya atau big push. Bahkan, ia telah menyampaikan dokumen kepada Jokowi yang telah dibacanya pada Kamis (11/10). 

"Toh kita sudah sampaikan big push, dokumennya juga sudah sampe di Jokowi. Waktu Prabowo ketemu Jokowi, katanya juga sudah membaca dokumen itu. Konsep itu mau digunakan silahkan, walaupun tidak diberi kursi tidak masalah. Kursi itu diserahkan kepada kader Gerindra tidak masalah. Dua hal ini kita terbuka. Bahkan dari awal Pak Prabowo mengatakan, kami siap menjadi oposisi atau dalam bahasa kami menjadi mitra kritis. [Namun] kami juga siap menjadi bagian dari Pemerintah," kata Dahnil kepada wartawan, di Kompleks DPR RI, Senin (14/10). 

Akan tetapi, kata Dahnil, Prabowo belum memutuskan apakah Gerindra akan bergabung dengan koalisi Pemerintah atau menjadi oposisi. Sebab, peluang masuk Gerindra ke dalam kabinet bergantung pada kebutuhan Presiden. "Kita belum tau, peluangnya tentu sangat bergantung kepada kebutuhan Presiden. Sama sekali, kami tidak pernah minta menteri misalnya dua menteri, tiga menteri, sama sekali tidak. Jadi, Prabowo sangat pasif diundang Jokowi. Bahkan, terkait rekonsiliasi diundang Bu Mega," ia menjelaskan. 

Untuk memuluskan langkah politik Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga ini, Dahnil menuturkan, tanggal 16 Oktober besok, Gerindra akan mengumpulkan seluruh kadernya dari berbagai wilayah di Indonesia. 

"Sebelum [keputusan final koalisi dengan Pemerintah], nanti kan tanggal 16 mendengar dari para kader. Sikap finalnya nanti terkait Presiden, apakah membutuhkan Gerindra atau tidak," ujarnya.  

Di sisi lain, Dahnil mengaku, telah menghitung dampak politik jika Prabowo merapat ke Pemerintah, di antaranya penolakan dari suara pendukung. "Memang [menjadi tugas] bagi kami, menjelaskan kepada pendukung dan publik. Yang jelas, tindakan Prabowo kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.