Pekanbaru, Gatra.com - Sekretaris Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati, melontarkan kekesalannya atas sikap pragmatis sejumlah partai politik yang ada di DPRD Riau.

Dia kesal setelah lima fraksi di DPRD Riau tidak mengakomodir fraksi PAN, PKS dan Gerindra, dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Dalam proses lobi-lobi politik yang sudah dilakukan jauh-jauh hari, empat partai politik mengatakan bahwa ada partai besar yang tidak berkenan menerima partai tertentu," kata Ade, Sabtu (12/10). Namun dia sendiri enggan menyebut apa nama partai besar itu.

Kalau dilihat dari komposisi kursi yang ada di DPRD Riau saat ini, Partai Golkar merupakan partai dengan raihan kursi terbanyak, 11 kursi dari total 65 kursi DPRD Riau.

Terlepas dari apa yang disebut Ade tadi, hadirnya AKD telah membikin DPRD Riau retak. Fraksi Partai Golkar bersama Fraksi PDI P, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKB, dan Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem, Hanura), menguasai jabatan struktural di DPRD Riau.

Koalisi lima fraksi ini berkekuatan 43 kursi di DPRD Riau. Sementara Fraksi PKS, PAN dan Gerindra hanya memiliki 22 kursi.

Sama seperti Ade, Ketua Fraksi PAN, Zulfi Musral, menyayangkan proses politik pembentukan AKD tadi. Tadinya PAN mengusulkan supaya pembentukan AKD pakai proporsional terbuka.

Skema itu akan menjadikan empat fraksi yang menjadi pimpinan DPRD Riau otomatis mendapatkan jatah pimpinan di empat komisi (ada lima komisi di DPRD Riau).

"Satu komisi lagi harusnya pimpinannya dijabat oleh partai dengan raihan suara terbanyak kelima. Tapi opsi ini tidak diterima. Yang ada justru partai dengan raihan suara di bawah kami mendapatkan posisi pimpinan," katanya.