Jakarta, Gatra.com - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, berharap Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) tidak menjadi lip service semata. Butuh pengelolaan yang baik terhadap dana yang ada dan tidak fokus pada satu sektor atau wilayah tertentu saja.

"Saya berharap BPDLH ini tidak hanya sekedar lip service yang digaungkan untuk memulihkan lingkungan. Harus benar-benar merata dana yang digunakan ke seluruh daerah. Di mana tidak ada kategorisasi prioritas dan non-prioritas serta tak hanya untuk sektor kementerian/lembaga tertentu saja," kata Ahmad saat dihubungi Gatra.com, Sabtu (12/10).

Baca Juga: Respon Positif Pada BPDLH, KPBB: Tetap Ada Catatan

Lebih lanjut Ahmad mengatakan, terkait dengan dana yang dikelola oleh BPDLH sebesar Rp 800 Triliun, tidak akan menimbulkan efek apa pun untuk memulihkan lingkungan. Hal ini karena ada banyak sekali persoalan lingkungan dan dampak perubahan iklim yang muncul sebagai ekses dari proses pembangunan dan industrialisasi.

“Seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), lubang pasca tambang dan pencemaran industri. Kita kan ada PDB katakan sebesar 10.000 Triliun dan sebenarnya dari total PDB itu bisa dialokasikan sebagian untuk BPDLH sebagai bentuk biaya eksternalitas untuk pemulihan dampak lingkungan dan perubahan iklim," katanya.

Baca Juga: KLHK: BPDLH Akan Fokus Pada Regulasi Tata Kelola Lingkungan

Menurut perhitungannya, potensi seluruh biaya kerusakan lingkungan mencapai Rp 2.400 Triliun per tahun dan jelas bahwa angka Rp 800 Triliun tidak menutupi sama sekali. Ia juga mengatakan pemerintah harus menjalankan sistem pengumpulan dana BPDLH seperti ilustrasi pabrik tahu sebagai berikut.

“Sebuah pabrik tahu yang menjual sepotong tahu dengan harga pokok penjualan 1.000 rupiah, tapi karena menghasilkan limbah, maka ditambah biaya eksternalitas 200 perak dan dimasukkan dalam struktur harga jual sehingga menjadi 1.200 rupiah. Nanti dari hasil komulasi biaya eksternalitas ini, dapat masuk ke BPDLH sebagai kontribusi industri tersebut untuk mengelola lingkungan dan dampak perubahan iklim," ujarnya.