Jakarta, Gatra.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengaku siap bila dipilih kembali sebagai menteri untuk periode kedua dalam kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo. Meski begitu, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

"Serahkan saja semuanya pada Presiden. Kalau dipilih kembali, saya bersyukur karena siapa saja bisa menempati posisi sebagai Menteri ATR/BPN," dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Terkait dengan pekerjaan rumah Kementerian ATR/BPN seperti mafia tanah dan pemindahan ibu kota, ia mengatakan siapapun yang nantinya terpilih dapat menyelesaikan tugas tersebut. Sebab pada dasarnya, menteri adalah jabatan sehingga pejabat siapapun bisa menjabat.

Sementara itu, untuk evaluasi Kementerian ATR/BPN sejak 2014-2019, ia menyatakan pihaknya bergerak cepat dalam melakukan berbagai upaya reformasi, salah satunya pengeluaran sertifikat dan pendaftaran tanah. Selain itu, juga dalam menyelesaikan konflik dan sengketa agraria.

"Pada 2015, jumlah tanah yang sudah terverifikasi sebanyak 46 juta hektare dan hari ini, kita bisa katakan jumlahnya meningkat lebih dari 20 juta hektare. ATR/BPN memiliki target apda 2025, seluruh tanah didaftarkan," tambahnya.

Ia juga menyampaikan pengeksposan kerja  sama pihaknya dengan Kepolisian RI dalam memberantas mafia tanah adalah salah satu upaya reformasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Tujuannya adalah mengirimkan pesan kepada mafia tanah untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. 

"Evaluasi selanjutnya adalah memperkenalkan layanan elektronik pendaftaran tanah. Harapannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga menghilangkan upaya praktik mafia," katanya.