Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah menjelaskan pertemuan dengan presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri kemarin. Ia menerangkan dalam 1,5 jam perbincangan tersebut, Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI menyampaikan kepada Mega akan melanjutkan rekomendasi MPR sebelumnya.

"Di dalam dialog hampir 1,5 jam itu juga disampaikan oleh ketua MPR Bambang bahwa MPR periode yang sekarang memimpin, akan menindaklanjuti rekomendasi MPR periode sebelumnya untuk mendalami rekomendasi tentang perlunya amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," ujar Basarah saat ditemui wartawan di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10).

Selain melanjutkan rekomendasi MPR RI yang sebelumnya, MPR RI periode sekarang berencana akan membentuk badan-badan di MPR, termasuk badan pengkajian Amandemen Terbatas UUD 1945 yang akan menghadirkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh pak Bambang Soesatyo bahwa dalam waktu dekat MPR akan segera membentuk badan-badan di MPR diantaranya adalah badan pengkajian MPR RI yang secara khusus akan ditugaskan untuk mendalami, mempelajari dan menyamakan persepsi diantara fraksi-fraksi yang ada di MPR RI dan kelompok DPD RI mengenai wacana dan rencana amandemen terbatas ini," paparnya.

Nantinya, Basarah melanjutkan, badan pengkajian ini juga akan bekerja untuk menampung aspirasi masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk membuka ruang diskusi publik, agar masyarakat ikut serta dalam amandemen tersebut.

"Badan pengkajian juga nanti akan ditugaskan menyerap lagi aspirasi masyarakat seluas-luasnya tentang wacana amandemen terbatas ini. Sehingga kemudian diharapkan selain wacana amandemen terbatas ini akan ditindaklanjuti juga akan membuka ruang diskusi publik seluas-luasnya," beber Basarah.

"Sehingga seluruh stakeholder bangsa ini termasuk presiden bangsa Indonesia kelak setelah dilantik, kita akan berdiskusi tentang bagaimana bangsa Indonesia negara Indonesia perlu memiliki kembali haluan negara agar pembangunan nasional itu dapat dipastikan perencanaannya dengan baik terukur dan berkesinambungan," lanjut Ketua DPP PDIP tersebut.