Sarolangun, Gatra.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Keadilan dan Kebenaran (APKK) Kabupaten Sarolangun, Jambi menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor Bupati daerah itu, Kamis (10/10).

Dalam aksi tersebut massa menggunakan mobil jenis astrada dengan membawa pengeras suara jenis toa sebanyak empat unit mengelilingi atas mobil tersebut.

Massa terlebih dahulu mendatangi kantor DLH setempat sekira pukul 10 siang yang bersamaan dengan pelantikan Sekretaris daerah itu di kantor bupati tersebut, selanjutnya tak lama setelah pelantikan itu selesai massa melanjutkan orasinya di kantor bupati.

Dalam penyataan sikap yang diterima Gatra.com, mereka menuliskan berbagai tuntutan. Terutama soal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penegakan berbagai peraturan daerah yang cenderung banyak merugikan masyarakat setempat.

Selain itu juga banyak soal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan juga sesuai Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba pasal 158.

"Bahwa saat ini banyak terjadi pencemaran lingkungan terjadi di daerah kita akibat limbah tambang batubara. Kami juga mempertanyakan kemana dana reklamasi tambang yang selama ini untuk apa kegunaannya, yang kami lihat tidak jelas peruntukannya," teriak Iskandar, orator aksi saat itu.

Pantauan Gatra.com saat aksi tersebut. Dari berbagai orasi yang disampaikannya saat itu, mereka juga meminta Bupati Sarolangun mengganti kepala Dinas Lingkungan Hidup kalau tidak bisa bekerja dengan baik.

"Kita minta Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang ada saat ini, dan meminta Pemerintah Kabupaten Sarolangun menindak tegas semua perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan-aturan yang ada tersebut," kata Iskandar.

"Jika tuntutan kami tidak terlaksana, maka kami akan memblokade semua angkutan batu bara," katanya lagi.

Dari aksi tersebut, hingga pukul 15.30 WIB mereka belum membubarkan diri, massa aksi masih terlihat menyampaikan orasinya di depan pintu masuk sebelah kanan kantor bupati. Yang sepertinya belum ada sambutan dari bupati maupun pejabat berwenang saat itu.