Jakarta, Gatra.com - Sebagai sampah demokrasi, buzzer susah untuk ditertibkan. Pakar media sosial yang juga analis dari Drone Emprit dan Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyebut tidak bisa menertibkan buzzer-buzzer politik begitu saja dari media sosial karena masih banyak yang membutuhkan untuk kepentingannya.

"Saya kira tidak bisa ditertibkan ya buzzer itu. Karena ada supply and demand. Dan satu sisi juga buzzer itu sebetulnya pekerjaan netral karena banyak sekali ketika saya angkat di twitter ini buzzer itu netral, jangan dibuat jadi jelek, itu banyak bermunculan, mereka yang berprofesi sebagai buzzer secara volunteer," ujar Ismail dalam diskusi di Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Kamis (10/10).

Menurut Ismail netizen atau masyarakat merasa terganggu buzzer harusnya melalui pelaporan pada penegak hukum. "Terkait dengan KPK, ada kepentingan soalnya, buzzernya juga ada. Jadi, kita gak fokus di buzzernya. Kepentingan itu adalah sebuah keniscayaan, sama kan kayak pertempuran. Di KPK pun ada juga pertempuran, jadi kita fight saja," jelas Ismail.

Ismail menambahkan menjelang deadline Undang-undang KPK berlaku belum muncul tagar baru yang mampu timbul dan menjadi trending di media sosial Twitter. "Yang sudah muncul adalah mereka yang pro dengan revisi, makanya ada tagar UU KPK jawabanya di MK semacam itu udah muncul. Tapi dari kita yang melawan itu belum ada," jelas Ismail.

"Apakah salah mereka membuat tagar itu, ya gak salah, siapa pun bisa. Jadi ini kesalahan kita sendiri. Dalam kesempatan ini, saya ingin luruskan, kita fokus lagi bukan di buzzer nya, tapi pertempuranya apa," pungkasnya.