Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo menerima ratusan petani istana. Dalam dialognya, para petani itu meminta kepastian hukum terkait pemanfaatan lahan yang diberikan pemerintah dalam program perhutanan sosial.

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriyah Khuriyati mengungkapkan presiden berencana mengadakan pertemuan rutin setiap enam bulan sekali untuk membahas perhutanan sosial. Agar Presiden dapat memonitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan perhutanan sosial.

“Presiden menyampaikan, kita akan rapat koordinasi setiap 6 bulan sekali. Yang minta presiden langsung. Insya Allah kalian diundang sebagai perwakilan,” kata  ucapnya Siti di depan para petani yang telah berunjuk rasa, usai diterima berdialog dengan Jokowi, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (10/10).

Siti mengatakan dialog antara ratusan petani yang diperbolehkan masuk ke istana dengan Jokowi berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Setelah pertemuan berakhir, Jokowi akan membahas masalah-masalah yang diungkapkan para petani dalam rapat kabinet kerja terbatas.

“Presiden menerima kita dengan luar biasa senang. Bahwa memang semua ngak bisa masuk ya, gak apa-apa. Tapi memang belum pernah ada ceritanya, 400 orang masuk ke istana, Presiden buka pintu,” ungkap Siti melalui pengeras suara kepada para petani.

Ribuan petani melakukan aksi unjuk sekitar pukul 09.35 WIB, sejak pagi tadi, Kamis (10/10). 

Para petani memprotes kebijakan perhutanan sosial yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Jokowi yang selama ini berjalan tak sesuai harapan mereka.

Kebijakan perhutanan sosial Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari kebijakan Reforma Agraria. Secara keseluruhan kebijakan ini mengalokasikan lahan untuk petani sebanyak 21,7 juta hektare.

Rinciannya, 9 juta ha melalui redistribusi dan legalisasi melalui sertifikat di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ada sebanyak 12,7 juta ha di bawah pengawasan Perhutanan Sosial di luar Jawa dan 1.127.073 ha perhutanan sosial di Jawa.