Jakarta, Gatra.com- Berdasarkan data yang dipaparkan Direktur Bina Program Kelistrikan KESDM Jisman S, untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% di Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2020 nanti, masih ada 414 desa dengan lebih kurang 78.000 rumah yang harus dilistriki.

Sedangkan menurut data Kementerian ESDM, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini sebesar 98,3%, yang dicapai melalui kontribusi PLN (48,5%), program LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) dari Kementrian ESDM dan listrik swadaya inisiatif pemda-pemda setempat.

"Tantangan penugasan PLN di Indonesia Timur, khususnya Papua untuk menuju RDB 100% adalah keterbatasan infratruktur karena sulitnya medan geografis, kerapatan hunian yang rendah, serta kompetensi sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan,"ucap Executive Vice President Operasi Regional Maluku Papua (OR-MP) Indradi Setiawan, melalui rilis yang diterima Gatra.com, Kamis (10/10).

Beratnya medan jelajah di Papua dialami langsung oleh Farah Aida Ilmiatul Kulsum, Mahasiswa Ilmu Budaya dari Universitas Gajah Mada, yang tahun lalu ikut dalam tim surveyor program inisiatif strategis “Ekspedisi Papua Terang 2018”.

Tim Farah yang terdiri dari 3 mahasiswa plus tim PLN mendapatkan wilayah survei di pedalaman Mimika, Timika. Untuk menuju lokasi tersebut, mereka harus menempuh perjalanan laut dengan kapal kecil selama 9 jam, menembus ombak besar yang sewaktu-waktu bisa membalikkan kapal.

Survei yang dilakukan Farah meliputi penghitungan jumlah penduduk yang harus dilayani, pengukuran luas lahan dan bidang tanah sebagai lokasi penempatan instalasi listrik, serta kondisi medan jelajah.

Executive Vice President Operasi Regional Maluku Papua (OR-MP) Indradi Setiawan menuturkan, hasil survey tersebut menjadi dasar penentuan jenis sistem pembangkit listrik yang akan diterapkan. Daerah Timika karena lokasinya di muara dan merupakan wilayah berawa-rawa, yang tidak memungkinkan dibangun instalasi permanen dari semen.

Tim survey merekomendasikan penggunaan panel surya sebagai pembangkit listrik skala lokal. Data dari hasil survei tersebut sekarang sudah mulai dieksekusi melalui program lanjutan “1000 Renewable Energi untuk Papua.”

Menurutnya, melalui survei tersebut, PLN mendapatkan data berapa desa yang harus dilistriki, berapa jumlah penduduknya, bagaimana tingkat ekonominya, dan sumber energi apa yang potensial.

Indradi mengatakan, hasil survei tim EPT menjadi pembuka peta tentang berapa kapasitas listrik yang diperlukan untuk Papua, serta program dan jenis pembangkit apa yang cocok untuk masing-masing lokasi. Dari sana pula PLN bisa menghitung keperluan SDM yang akan mengelola, serta bagaimana menyiapkan pembangunan dan materialnya.

"Untuk wilayah Papua yang jumlah penduduknya tidak besar, dengan kerapatan hunian rendah karena terpencar di berbagai pelosok, memang tak mungkin dibangun infrastruktur kelistrikan berskala besar,"katanya.

Ia berharap pembangunan kelistrikan bisa berjalan paralel dengan pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, pengembangan pusat-pusat produksi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta budaya yang semakin maju, modern, dan mandiri. Ini dalam rangka mendukung dan memperkuat kemajuan masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai NKRI.