Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani menilai agenda reformasi TNI yang muncul sejak 1998 tidak boleh berakhir begitu saja. Masih ada sejumlah agenda reformasi TNI yang belum tuntas, antara lain terkait Undang-Undang Perbantuan Militer dan Reformasi Peradilan Militer belum tuntas.

"Saya kira reformasi itu tidak boleh berakhir. Karena makna lain dari reformasi itu progresi. Kita harus berpikir maju bagaimana TNI kita menjadi lebih profesional dan unggul," kata Ismail di Kantor SETARA institute Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Jika dilihat dari aspek tuntutan reformasi 98, memang berdasarkan munculnya TAP MPR dan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI dan sejumlah UU lain, agenda reformasi bisa dinilai tuntas. Namun menurut Ismail, tak serta merta tuntas begitu saja. Menurutnya reformasi yang kalinini diartikan sebagai kemajuan TNI harus terus diperjuangkan.

"Apakah kita akan menutup diri untuk terus memperbaiki. Saya kira itu bukan pilihan yang tepat ya. Bahwa mungkin agendanya tidak sedramatik di dekade pertama, iya," katanya.

"Makna reformnya adalah merekonstruksi ya. Tapi kan kalau perbaikan ini harus terus dilakukan sama seperti isu-isu yang lain," imbuhnya.

Dikabarkam sebelumnya, Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto menyebut, reformasi militer sudah terwujud sejak tahun 2014. Hal yang paling utama berubah pada reformasi ini adalah perubahan karakter tentara politik yang ditandai dengan dwi fungsi jabatan sipil, yang saat ini sudah menjadi tentara profesional.

"Tentara kita dulu di masa orde baru karakternya tentara politik karena ada kekaryaan, ada dwi fungsi, ada sospol, dan ada penempatan perwira TNI di organisasi selain Kemhan dan Mabes TNI," terang Andi di Jakarta, Senin (7/10).

Andi yang juga mantan Sekretaris Kabinet ini juga menyebut, sejak Oktober 2014 tidak ada lagi ada TNI yang memiliki bisnis militer. Menurut Andi, saat ini hanya menyisakan residu permasalahan yang tak bergitu berarti. "Itu untuk saya, semua tujuan reformasi militer tuntas," katanya.