Jakarta, Gatra.com - Kelompok Koalisi Save KPK meminta agar penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) yang telah diberikan kepada Presiden Jokowi dicabut. Menurut salah satu perwakilan koalisi, Kurnia Ramadhana, hal itu sebaiknya dilakukan lantaran tidak terlihat lagi sosok anti korupsi dalam diri Jokowi saat ini.
"Karena tidak terlihat lagi sosok antikorupsi di diri Presiden Jokowi. Karena tidak menyelamatkan KPK diakhir pemerintahan," kata dia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Ahad (6/10).
Selain itu, permintaan tersebut juga merupakan salah satu bentuk protes Koalisi Save KPK dan juga masyarakat, karena Jokowi tak kunjung menerbitkan Peraturan Perundang-undangan terkait UU KPK yang baru saja disahkan.
Sementara itu, Kurnia menilai, persetujuan Jokowi terhadap UU KPK yang menurutnya penuh dengan kecacatan dan kontroversional itu tidak sejalan dengan amanat reformasi, yang mana dalam salah satu isinya ialah untuk melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pun dengan janji politiknya sendiri, yang berpotensi untuk tidak dia tepati.
"Karena Presiden telah berjanji, salah satu janjinya menguatkan KPK dan ini publik mudah melihat kan, ketika debat capres kemarin," imbuh Kurnia.