Jakarta, Gatra.com - Masyarakat dinilai perlu mendesak pemerintah untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Pasalnya, pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas buang hingga 29% di tahun 2030. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan advokasi melalui DPR.

"Karena DPR yang bisa menekan pemerintah," ujar  Business Manager World Resources Institute,  Andika  Putraditama di Hotel Marc Pasar Baru, Jakarta, pada Sabtu (5/10).

Andika menyarankan masyarakat supaya mendekati anggota dewan yang berasal dari daerah masing-masing. Cara sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan menghubungi anggota dewan melalui sosial media atau berpesan lewat email.

"Yang pasti harus ada gerakan meyakinkan DPR bahwa isu ini tuh penting, supaya mereka membawa isu ini di pemerintahan. DPR itu bisa manggil Menteri Lingkungan Hidup, bisa manggil Menteri ESDM yang ngurusin masalah batu bara, bisa juga manggil Menteri Pertanian yang ngurusin sawit. Mereka powernya gede banget," tutur Andika. 

Perubahan iklim dinilai memiliki dampak besar terhadap Indonesia. Apalagi kondisi Indonesia merupakan negara kepulauan. Dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim antara lain ancaman pembangunan terhadap infrastruktur di pesisir hingga kesulitan panen bahan pangan.

"Gagal panen, itu implikasinya apa? Harga pangan makin naik, bakal banyak  orangyang susah mengakses makanan, jadi masalahnya akan jauh lebih besar. Dampak turunannya itu banyak," Andika menjelaskan.