Kupang, Gatra.com - Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) Andreas Don Rade, melantik empat orang Pimpinan DPRD NTT, Jumat (4/10). Mereka adalah Emi Nomleni dari Fraksi PDIP sebagai Ketua dan tiga orang Wakil Ketua, Ince Sayuna (Golkar), Chris Mboeik (Nasdem) dan Alo Malo Daddi dari FPKB.

Keempatnya dilantik dan diambil sumpah melalui rapat paripurna istimewa DPRD NTT yang dipimpin ketua sementara, Yunus Takandewa.

Dalam pidato politiknya setelah menerima palu pimpinan, Ketua DPRD NTT definitif, Emi Nomleni mengatakan, pemilu legislatif 2019 merupakan kebangkitan politik perempuan NTT. Untuk pertama kalinya, lembaga ini dipimpin oleh dua orang Srikandi, yakni satu menjadi ketua dan lainnya menjadi wakil ketua. Selain itu, hasil pemilu ini berhasil menempatkan 12 orang perempuan menjadi anggota DPRD NTT.

“Ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan perempuan. Selain itu, menunjukkan keberhasilan perjuangan panjang politik perempuan demi NTT yang adil dan setara di ruang publik,” kata Emi Nomleni.

Mantan Cawagub NTT ini juga mengajak 11 perempuan yang anggota DPRD NTT untuk membangun kekuatan dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak. Kepemimpinan perempuan dimaknai sebagai keinginan untuk berjalan bersama dengan laki-laki mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan gender.

“Memang saudara laki-laki sudah jalankan, tetapi mungkin ada yang belum dijalankan atau dipikirkan. Oleh karena itu, kami hadir untuk melengkapi ,” tutur Emi yang juga mantan Ketua GMKI ini.

Dia menyebutkan, keberadaan lembaga ini merupakan simbol harapan masyarakat. Bersama pemerintah, lembaga tersebut harus saling bersinergi untuk menjawab harapan masyarakat. Meski, tidak semua harapan masyarakat dapat terpenuhi dalam waktu yang singkat.

“Selama lima tahun ke depan, kami harus memperkuat tiga fungsi dewan. Semua rekomendasi yang dihasilkan, harus menjawab kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Emi berargumen, kedudukan lembaga dewan dan eksekutif adalah mitra sejajar. Sikap kritis dan saling mengisi tetap dijalankan selama lima tahun periodesasi jabatan. Apa yang telah dijalankan pemerintah dan dinilai baik, pasti didukung. Sebaliknya yang belum, akan didorong dan dicarikan solusi terbaik.

“Tentunya semuanya itu semata-mata untuk menjawab kebutuhan masyarakat, seperti di bidang infrastruktur, kesehatan, dan air minum bersih. Kami mengajak semua komponen masyarakat untuk berdiri di garis depan untuk sama-sama mengawal pembangunan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi mengatakan, antara DPRD dan pemerintah sering berbeda pendapat tetapi hal itu bisa dimaklumi. Namun semua itu harus mengedepankan kebersamaan, apalagi DPRD periode terdapat 12 srikandi dari 65 anggota Dewan yang ada.

“Dua lembaga ini legislatif dan eksekutif ini adalah mitra sejajar. Sehingga berbagai persoalan yang terjadi seperti kemiskinan dan stunting bisa diatasi. Dengan adaanya 12 srikandi di lembaga DPRD ini tentunya diharapkan lebih membuat kita berkolaborasi, bermitra untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat NTT selama lima tahun ke depan,” kata Josef.